Wapres ingatkan TNI, boleh berpolitik tapi keluar dulu
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan, unsur pemerintah tidak boleh berpolitik. Unsur pemerintah yang dimaksud seperti TNI, Polri, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun dia tidak menjelaskan pernyataan itu ditujukan ke siapa.
Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menampik belakangan terjadi kegaduhan politik di dalam negeri. Tapi itu tidak mengganggu kerja pemerintah secara keseluruhan.
"Proyek-proyek kan jalan juga, bahwa yang gaduh itu beberapa bagian tapi tidak akan mengganggu seluruh sistem," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (4/10).
-
Kapan Jenderal M Jusuf diangkat menjadi Panglima TNI? Saat memilih Jenderal M Jusuf menjadi Panglima TNI tahun 1978 pun Soeharto mengejutkan banyak pihak.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Siapa yang menunjuk Jenderal M Jusuf sebagai Panglima TNI? Presiden Soeharto selalu punya pertimbangan saat memilih Panglima TNI. Tidak selalu melewati jalur reguler seperti yang lazim dilakukan saat ini. Atau menunjuk satu dari kepala staf angkatan. Saat memilih Jenderal M Jusuf menjadi Panglima TNI tahun 1978 pun Soeharto mengejutkan banyak pihak.
-
Kapan Jenderal Wismoyo menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD? Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar menjabat Kepala Staf TNI AD dari tahun 1993 sampai 1995.
-
Mengapa Jenderal M Jusuf dipilih menjadi Panglima TNI? Presiden Soeharto selalu punya pertimbangan saat memilih Panglima TNI. Tidak selalu melewati jalur reguler seperti yang lazim dilakukan saat ini. Atau menunjuk satu dari kepala staf angkatan.
-
Siapa yang kagum dengan kekuatan TNI? Gamal Abdul Nasser Adalah Sahabat Dekat Presiden Sukarno Keduanya menjadi pelopor gerakan Non Blok. Karena dekat, Nasser bicara terus terang pada Presiden Sukarno.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan, unsur pemerintah tidak boleh berpolitik. Unsur pemerintah yang dimaksud seperti TNI, Polri, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun dia tidak menjelaskan pernyataan itu ditujukan ke siapa.
"PNS boleh berpolitik, memilih boleh, dipilih juga boleh. Tapi harus keluar dulu. TNI juga begitu, boleh dipilih tetapi harus keluar dulu," tegasnya.
Pemerintah menanggapi pergolakan politik ini dengan santai. Sebab, pergolakan itu selalu terjadi setiap tahun. Apalagi tahun depan adalah tahun politik, di mana akan ada momentum Pilkada, Pileg, dan Pilpres.
"Kita sudah alami berkali kali, setidaknya pemilihan langsung sudah empat kali, ini ke empat kalinya ini kan. Biasa saja. Ini karena kalian punya banyak media makanya gaduh, coba tidak ada media, mana gaduh, ya kan? jadi itu biasa saja," ucapnya.