Wasekjen PDIP: Tak ada perintah DPP buat minta ganti menteri PKB
Namun, kata dia jika ada pernyataan tersebut hanya mewakili individu bukan DPP PDIP.
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menyebutkan PDIP tak ingin merebut kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dijabat Politisi PKB Marwan Jafar. Menurut Basarah, PDIP juga tak enggan merespons negatif terhadap pernyataan yang ingin merebut menteri dari PKB.
"Kita enggak ikut campur urusan kabinet. Saya merespons hubungan baik PDIP dan PKB. Kita ingatkan teman-teman PKB, dari jajaran DPP PDIP tidak ada yang membuat pernyataan yang mungkin dirasakan dapat merugikan kepentingan PKB. Kalau soal kabinet kita engga ikut campur," kata Basarah di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (7/4).
Dia membantah telah menyiapkan Budiman Sudjatmiko sebagai pengganti Marwan Jafar. PDIP, kata dia, tak mengkritik dan menilai kinerja para menteri kabinet kerja.
"Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara hubungan baik PDIP dengan PKB. Karena setahu saya tidak ada satu pun pernyataan PDIP pusat yang melakukan koreksi apalagi meminta-minta untuk diganti-ganti menteri-menteri dari Parpol lain apalagi dari koalisi KIH seperti PKB," kata dia.
Namun, kata dia jika ada pernyataan tersebut hanya mewakili individu bukan DPP PDIP. Padahal PDIP dan partai pendukung pemerintah memiliki hubungan yang baik.
"Kalau ada pernyataan anggota PDIP yang dianggap merugikan kepentingan PKB itu bukan pernyataan representasi resmi PDIP, itu pernyataan perorangan," kata dia.
Sementara di kesempatan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai reshuffle adalah hak kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini pihaknya juga tak menyiapkan daftar nama-nama para menteri untuk reshuffle jilid II.
"Reshuffle bisa terjadi kehendak Pak presiden. Jika reshuffle dilakukan untuk mempercepat program-program kerakyatan. Jangan sampai reshuffle menciptakan risiko-risiko politik yang ada menambah persoalan baru, sehingga reshuffle harus dilakukan pertimbangan yang matang itu diserahkan pak presiden," kata Hasto.
Seperti diketahui, Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan PKB sudah mengklarifikasi hal itu kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. "Hasto sudah telepon (tapi) membantah. Tapi kita lihat memang ada upaya sistematis, ada yang digerakin," kata Daniel usai rapat paripurna di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).
Baca juga:
Marahnya Cak Imin digoyang PDIP di tengah panasnya isu reshuffle
Ini kata Ketum PAN soal PKB dan PDIP rebutan kursi Menteri Desa
Isu reshuffle, PKB klaim sangat loyal dan membangun silaturahmi
Mendagri sebut seorang menteri harus siap kapanpun diberhentikan
Soal isu reshuffle, Menpora bilang 'kita ini kan pembantu presiden'
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa persyaratan bagi kader PDIP yang ingin menjadi calon kepala daerah di Jateng? Untuk kader PDIP yang tertarik mendaftar wajib memiliki KTA dan mendapat restu langsung dari pimpinan PAC di tempat tinggalnya.
-
Siapa yang dilantik menjadi Wakil Menteri Desa PDDT? Paiman Raharjo dilaporkan memiliki harta kekayaan sebesar Rp 45 Miliar. Harta kekayaan laki-laki yang kini menjadi Wakil Menteri Desa PDDT ini berupa tanah bangunan, 3 unit mobil, harta bergerak, kas dan setara kas, juga harta lain-lain.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kapan PDI Perjuangan akan mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan," kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.