Gugatan APJII soal UU PNBP dan telekomunikasi ditolak MK

APJII tetap berusaha mencari keadilan tentang kejelasan pungutan PNBP di sektor telekomunikasi

2015-03-19 19:56:00

Setelah dilakukannya sidang uji materi (judicial review) atas Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pengujian Undang undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 16, Pasal 26, dan Pasal 34 di tahun lalu, akhirnya hari ini (19/03) Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan menolak gugatan UU tersebut dengan alasan tidak beralasan hukum.

Persoalan ini mencuat, saat Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai bahwa pungutan PNBP di sektor telekomunikasi tidak memiliki dasar hukum, karena hanya diatur dalam lampiran peraturan pemerintah (PP).

Penolakan gugatan APJII ke MK ini di tanggapi Ketua APJII, Semuel Abrijani Pangerapan. Menurutnya, keputusan ini tidak akan menyurutkan langkah APJII untuk mencari keadilan tentang kejelasan pungutan PNBP di sektor telekomunikasi.

Meski begitu, kata dia, APJII tak merasa khawatir jika MK menolak gugatannya. Sebab menurutnya, UU PNBP itu sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun ini.

"Tapi sebenarnya target dari APJII sendiri itu kan UU PNBP ini harus diubah, terbukti sekarang sudah masuk dalam prolegnas. Sehingga hal ini, menurut kami sudah masuk dalam tujuan APJII ya, bahwa UU harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang," jelasnya saat ditemui Merdeka.com seusai pembacaan keputusan dari MK di Jakarta, (19/3).

Lebih lanjut, Semuel mengatakan langkah yang akan dilanjutkan APJII adalah mengawasi dan memberikan usulan-usulan kepada DPR RI saat membahas revisi UU PNBP di sektor telekomunikasi.

"Nanti Langkah kita akan ikut aktif dalam mengawasi revisi UU PNBP yang akan dibahas di DPR. Nah, di situlah kita akan masukan usulan-usulan. Karena kan, yang diharapkan bukan kita ingin membatalkan, tapi kita ingin ada keadilan dalam penghitungan. Ini yang akan kita kawal pada revisi UU PNBP itu sendiri," paparnya.

Dalam penerapan PNBP saat ini, menurutnya banyak ketidakpastian dalam hal penghitungan yang mengakibatkan kesalahan dan berujung pada pembayaran denda.

"Jadi sebenarnya yang kami inginkan hanya kepastian. Kan kita melihat dari pengalaman tahun ke tahun yang selalu ada perubahan cara menghitungnya. Kita itu dalam berbisnis bukannya tidak ingin membayar, kami tahu ada kewajiban itu yang harus dibayarkan. Masalahnya, rentetan peristiwa sebelumnya ada hal-hal yang bisa mengurangi dalam perhitungan tapi ternyata tidak ada. Terus saat kita memasukkan penghitungan, lalu salah, kita didenda. Ituloh yang diharapkan oleh asosiasi, ada perhitungan yang pasti dan berkeadilan," ungkapnya.

Dirinya pun berharap dalam prolegnas yang akan membahas masalah ini, agar nantinya dapat diputuskan kepastian penghitungan.

"Kalau pun pemerintah ingin meningkatkan, tingkatkan saja industrinya. Kalau industrinya meningkat, maka PNBP nya pasti akan meningkat. Bukan mengubah aturan-aturan penghitungannya," tandasnya.

Permasalahan ini selain diajukan ke MK juga telah dibicarakan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Sementara itu, mendengar keputusan MK terkait penolakan UU PNBP dan telekomunikasi ini, Rudiantara mengatakan akan membantu mengakomodir industri terkait dalam persoalan ini.

Baca juga:
3 Bulan rilis, layanan Telkomsel 'Push Coupon' panen pujian
Satgas anti penyadapan, perlu atau tidak?
Ini alasan Kalimantan Utara belum tersentuh modernisasi Indosat
Pengguna 4G LTE Jakarta tumbuh pesat, XL makin ambisius
Soal dugaan penyadapan SIM Card, Kemenkominfo: Sementara masih aman

(mdk/bbo)