Kemenkominfo tawarkan opsi lain berantas ponsel ilegal
masih banyak cara yang akan dilakukan selain memblokir IMEI.
Pemblokiran IMEI bukanlah satu-satunya jalan yang akan digunakan pemerintah untuk memberantas ponsel ilegal. Terbukti, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memiliki banyak opsi untuk menjalankan program tersebut.
Seperti yang dilansir oleh Antara (3/7), Kemenkominfo nantinya juga berupaya untuk melakukan sertifikasi bagi para vendor, importir dan pabrikan yang akan memperdagangkan perangkat telekomunikasinya di Indonesia. Setelah jalan tersebut diambil, tentunya juga akan dilakukan pemblokiran IMEI.
-
Kenapa Dirjen APTIKA Kominfo mundur? Keputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral atas insiden penyanderaan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
-
Siapa yang mendorong Telkom untuk menerapkan keterbukaan informasi? Dalam sambutannya, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong seluruh perusahaan BUMN untuk terus menerapkan prinsip keterbukaan informasi dan program keberlanjutan demi terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.
-
Apa yang ditekankan oleh Kemkominfo tentang penggunaan internet? Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo RI), Samuel Abrijani Pangerapan berharap melalui seminar ini masyarakat lebih cerdas dalam menggunakan internet.
-
Apa yang dikatakan Menteri AS tentang Kominfo dalam berita hoaks yang beredar? Judul berita itu mencatut situs berita Liputan6.com, berjudul; "Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Databesa Negaranya dihacker tidak tau, karena terlalu sibuk ngurus Palestina."
-
Kenapa Kemkominfo mendorong kemajuan teknologi? “Kami lakukan untuk mendorong kemajuan teknologi dan ekonomi bangsa yang lebih baik dan membuka berbagai ruang bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
-
Bagaimana menurut Menkominfo, industri telekomunikasi Indonesia bisa menjadi lebih sehat? “Sudah bagus, tiga operator ini sehat. Dan saya minta jangan ada perang harga supaya industrinya sehat, investasinya berkelanjutan, perusahaannya lebih bagus, dan ujungnya, kan, ke pelayanan, ke masyarakat,”
"Namun sebenarnya masalah IMEI bukan satu-satunya cara untuk mengatasi maraknya peredaran 'black market' dari perangkat telekomunikasi, karena Kementerian Kominfo di antaranya juga tetap mewajibkan bagi para vendor, importir dan pabrikan yang akan memperdagangkan perangkat telekomunikasinya untuk harus disertifikasi," kata Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Syukri Batubara.
Hal ini sendiri dilakukan bukannya secara sembarangan. Dikatakan, pemerintah sebenarnya sudah memiliki peraturan yang mengikat tentang tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 29 Tahun 2008 yang kini masih masuk tahap revisi.
Sehingga, kecemasan yang timbul selama ini di masyarakat mengenai pemblokiran IMEI nampaknya masih bisa diredam. Hal ini dikarenakan pemerintah lebih dulu menertibkan hulu masalahnya.
Baru, jika corong peredaran perangkat ini sudah ditertibkan, nantinya pengguna akhirlah yang diajak turut serta memberantas peredaran ponsel ilegal ini dengan memblokir IMEI.
Sebelumnya, pengguna telekomunikasi diresahkan rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang akan mematikan sinyal ponsel kadaluarsa atau yang tidak mendaftarkan nomor IMEI masing-masing gadget.
Namun, Kementerian Kominfo membantah hal tersebut. Kepala Pusat Komunikasi dan Humas Kominfo, Gatot S. Dewa Broto, mengatakan tidak benar kalau ponsel kadaluarsa akan diputus.
(mdk/nvl)