Menkominfo: Pembentukan Dewan Media Sosial Rekomendasi UNESCO
UNESCO merekomendasikan pembentukan Dewan Media Sosial.
UNESCO merekomendasikan pembentukan Dewan Media Sosial.
Menkominfo: Pembentukan Dewan Media Sosial Rekomendasi UNESCO
Pembentukan Dewan Media Sosial merupakan upaya untuk menjalankan rekomendasi United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam meningkatkan pelindungan anak di ruang digital atau Child Online Protection.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan keberadaan Dewan Media Sosial akan membantu Pemerintah dalam melindungi anak dari kekerasan atau perundungan di ruang digital.
"Kita ingin melindungi anak-anak di ruang digital, ada namanya child online protection atau perlindungan anak di ruang digital. Kamu kadang suka lihat kan di media sosial ada anak dibully di sekolahnya. Jadi ini kan (korban bully) harus dilindungi,” jelasnya dalam keterangan resminya, Kamis (6/5).
- Reog Ponorogo Akhirnya Resmi jadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang Diakui UNESCO, Ini Filosofi Dibalik Reog Ponorogo
- Kabar Gembira, UNESCO Akui Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Tak Benda dari Indonesia
- Kementerian Fadli Zon Bakal Usulkan Rendang jadi Warisan Budaya Unesco
- UNESCO Tetapkan Arsip Pabrik Indarung I Menjadi Memory of the World, Satu-satunya dari Industri Manufaktur
Menurut Menteri Budi Arie hal itu selaras dengan komitmen Pemerintah pada awal 2024 untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Bahkan, kajian akademik juga sudah dilakukan oleh UNESCO dan diserahkan kepada Kementerian Kominfo.
“Dewan Media Sosial ini bukan ide sembarangan dari pinggir jalan atau ngopi-ngopi atau orang ngelantur. Dewan Media Sosial ini rekomendasi dari UNESCO, dimana usulan itu diberikan kepada kita bahkan naskah akademik 160 halaman,” tuturnya.
Menkominfo mengakui saat ini Pemerintah belum mengambil langkah dalam pembentukan Dewan Media Sosial.
Menurutnya, saat ini Pemerintah tengah menimbang rencana kebijakan pembentukan Dewan Media Sosial itu.
“Perkembangan media baru ini kan memunculkan dispute. Karena itu perlu dilakukan reformasi ulang penataannya. Ini prinsipnya independen seperti Dewan Pers. Kita nanti lakukan kajian dan juga berdiskusi dengan banyak pihak,” ungkapnya.