Polemik biaya interkoneksi, omong besar layanan telekomunikasi senja

Semua Dapat Duit

Persoalan siapa untung dan buntung dari biaya interkoneksi tak sesederhana itu. Di mata Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute, ketika terjadi trafik interkoneksi, sejatinya kedua operator dapat duit. Hanya saja, operator originasi atau awal mendapat duit lebih besar, karena menarik tarif pungut atau ritel ke pelanggan yang melakukan panggilan ke operator lain (off-net), lantaran ada komponen ritel seperti service activity cost, margin, dan lain-lain. Sedangan operator tujuan hanya mendapat biaya interkoneksi doang.

Agar lebih mudah, contohnya, dalam satu bulan ada 1 miliar trafik dari pelanggan operator A ke operator B. Dengan tarif off-net Rp 1.000 per menit, maka terdapat pemasukan Rp 1 triliun. Dari Rp 1 triliun dan biaya interkoneksi Rp 204, maka operator awal (A) mendapat pemasukan Rp 796 miliar per bulan, sedangkan operator tujuan (B) hanya Rp 204 miliar. Begitu juga sebaliknya, bila terjadi komunikasi dari pelanggan operator B ke A.

"Operator Originator lebih besar karena ada hak retail service activity cost dan margin untuk collect money," ujar Heru Sutadi yang pernah menjadi Komisioner BRTI dua periode, kepada Merdeka.com.

Hemat Heru, biaya interkoneksi sudah turun beberapa kali sejak 2006 dan tidak ada yang membawa-bawa seolah-olah negara akan rugi. Jadi, tidak usah bawa masalah interkoneksi ke arah politis, menggoyang Kemenkominfo atau melibatkan KPK segala macam. "Kembalikan sesuai PM No 8/2006 tentang Interkoneksi saja, yang tidak mau kenakan peringatan dan sanksi."

Oya, kata Heru, jangan lupa, biaya interkoneksi telepon tetap (PSTN) dinaikkan pemerintah di rencana biaya interkoneksi 2016. Jadi biaya interkoneksi telepon lokal ke lokal PSTN naik dari Rp 73 per menit menjadi Rp 125. Sedangkan untuk SLI PSTN juga naik dari Rp 624 ke Rp 628.

"Tarif yang lebih murah memang wajar, karena layanan telepon (voice) dan SMS juga kian murah dengan kehadiran teknologi berbasis internet protocol (IP) dan layanan aplikasi seperti Whatsapp, Line, Facebook Messenger," pungkas dia.

Kinerja keuangan tiga operator besar menegaskan laju penurunan trafik interkoneksi ini. Laporan keuangan Telkom Group semester I 2016 menyebutkan, perseroan mencatat pemasukan interkoneksi Rp 1,8 triliun, turun 16 persen dari periode sama tahun lalu. Sisi pengeluaran interkoneksi bahkan turun lebih besar lagi, yakni 27,6 persen, menjadi Rp 1,4 triliun. Dengan demikian, Telkom mencatat 'untung" dari interkoneksi Rp 400 miliar.

Menurut Telkom, penurunan pemasukan dan pengeluaran interkoneksi itu disebabkan turunnya layanan telepon dan SMS, akibat tren kenaikan layanan percakapan via over the top (OTT). Di sisi anak usahanya, Telkomsel, juga  senada. Pemasukan interkoneksi operator terbesar dengan 155 juta pengguna ini hanya naik 0,2 persen menjadi Rp 2,3 triliun. Sedangkan pengeluarannya turun 5,8 persen menjadi Rp 1,5 triliun. Jadi, Telkomsel untung interkoneksi Rp 800 miliar.

XL juga mendapat untung dari interkoneksi, yakni Rp 108 miliar. Meski untung, laju trafik interkoneksinya cenderung menurun. Buktinya, pemasukannya turun 25,8 persen menjadi Rp 930 miliar, sedangkan sisi pengeluarannya juga turun 33 persen jadi Rp 822 miliar.

Hanya Indosat yang 'buntung' di interkoneksi, Rp 249 miliar.  Lantaran pemasukan interkoneksinya hanya Rp 851 miliar (turun 13 persen), sedangkan pengeluarannya Rp 1,1 triliun (juga turun 7 persen).

Sesuai Kesepakatan

Sejatinya, biaya interkoneksi model baru di Indonesia ditetapkan sejak 2006, pasca berlakunya UU Telekomunikasi No 36/1999 untuk menggantikan UU No 3/1989. PP  No 52/2000  tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menjadi dasar perubahan interkoneksi di Tanah Air, dari  berbasis revenue sharing ke berbasis biaya (cost based). Perubahan ini juga mengacu pada international best practices, WTO Reference Paper-1997, Guidelines Apectel (Cancun Declaration 2000). Era baru ini untuk membuat industri  telekomunikasi terbuka, transparan dan non-diskriminatif.

Sejak 2006 hingga 2014, pembahasan biaya interkoneksi berlangsung adem-ayem, tidak panas seperti sekarang. Pembahasan biaya interkoneksi di periode tersebut berjalan mulus, karena berdasarkan kesepakatan alias menggunakan Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) operator yang menguasai lebih dari 25 persen pendapatan industri (operator dominan), yakni Telkom Group. Model seperti ini disebut juga model simetris. Laju biaya interkoneksi juga selalu menurun sejak pertama kali dibahas 2006.

"Pembahasan biaya interkoneksi tahun ini rame, karena operator dominan tidak mau mengakui biaya referensi pemerintah. Yang dahulu, tidak rame karena menggunakan referensi operator dominan," ujar I Ketut Prihadi Kresna Murti, Komisioner BRTI, akhir pekan lalu.

Ya, gara-gara pembahasan biaya interkoneksi 2016 di level operator stagnan, pemerintah akhirnya menetap biaya interkoneksi 2016 turun 26 persen atau Rp 46 per menit, berdasarkan formula sesuai Peraturan Menteri No 8/2006 tentang Interkoneksi. Padahal pembahasan dimulai sejak Februari 2015, ketika Dokumen Konsultasi Publik soal Penyempurnaan Regulasi Tarif dan Interkoneksi dirilis.

Bahkan periode Juli-Desember 2015, misalnya, seluruh operator seperti Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren, dan Tri Indonesia sudah beberapa kali bertemu dan berdiskusi untuk meninjau ulang model perhitungan tarif interkoneksinya. Kementerian Komunikasi mencatat ada 17 kali  meeting antaroperator di periode ini. Kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi, validasi, dan review model perhitungan data di periode Mei 2015 - Januari 2016. Lantas, dilakukan perhitungan tarif interkoneksi pada Juni 2015 - Maret 2016, dengan penyampaian hasil hitungan pada operator dilakukan pada 19 Mei 2016.

Menteri Rudiantara mengaku perhitungan penurunan tarif interkoneksi saat ini merupakan keputusan yang terpaksa diambil pemerintah. Pasalnya, perundingan antar-operator menemui jalan buntu.

"Jika mengikuti keinginan semua operator, pecah kepala kami. Karena perhitungannya berbeda, investasi juga berbeda. Ada operator minta turun 10 persen, 40 persen, hingga 50 persen. Kalau perlu, kami buka tabelnya semua nanti," ujar Menteri Rudiantara usai mendapat cecaran pertanyaan dari Komisi I DPR, akhir bulan lalu.

Karena itu, kata dia, pemerintah tidak bisa mengikuti perhitungan salah satu operator. Pemerintah harus firm, sehingga melakukan perhitungan  biaya interkoneksi seadil-adilnya, dapatlah biaya Rp 204 per menit. "Kami tahu ini masih banyak yang ingin turun lebih besar atau naik lebih besar,” pungkasnya.

Menurut Komisioner BRTI I Ketut Prihadi Kresna Murti, biaya interkoneksi 2016 sudah ideal. "Kamis lalu, BRTI sudah menerima DPI Telkom Group. Kami punya waktu hingga 10 hari membahas DPI operator dominan ini, untuk setuju atau tidak terhadap biaya interkoneksi di DPI Telkom Group," ujarnya.

Sejatinya penurunan biaya interkoneksi 2016 merupakan 'cita-cita' Menteri Rudiaantara untuk membuat industri telekomunikasi nasional lebih efisien dan sehat. Saat didapuk menjadi menteri komunikasi dan informatika di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi, dua tahun silam,  Rudiantara yang berlatar profesional di industri telekomunikasi berkat karir di Telkomsel, Indosat, dan XL  pernah melontarkan visi-misinya sebagai menteri.

Saat itu, dirinya ingin industri telekomunikasi lebih sehat dan efisien. Visi besar di industri telekomunikasi ini diwujudkan lewat misi mendorong mengurangi jumlah operator di Indonesia dengan konsolidasi. Jumlah operator di Indonesia yang mencapai tujuh dinilai terlalu banyak. Idealnya jumlahnya berkurang menjadi 3 atau 4 operator. Dengan berkonsolidasi, kinerja keuangan operator diharapkan lebih sehat alias meraih laba. Dari tujuh operator itu, hanya Telkom dan Telkomsel yang mampu profit berdasarkan kinerja keuangan 2015.

"Sekarang, ada 7 operator. Nanti tinggal tiga atau empat. Kalau terjadi konsolidasi, skala ekonomi meningkat. Akibatnya pembelian barang lebih murah. Kalau biaya operator lebih murah, diharapkan berimbas kepada pelanggan. Prinsipnya, lebih cepat, lebih besar kapasitasnya, lebih murah per unit cost-nya. Kalau masyarakat menggunakan lebih besar, mungkin yang digunakan lebih banyak, tapi per unit cost-nya lebih murah. Caranya didorong efisiensi kerja sama antaroperator, infrastruktur sharing. Tidak usah bangun, sharing saja, saling memakai," ujar menteri saat itu.

Mengapa Ada Biaya Interkoneksi

Biaya interkoneksi timbul, akibat adanya keterhubungan jaringan telekomunikasi dari operator yang berbeda. Keterhubungan ini dimungkinkan, sebab Indonesia menganut sistem multi-operator, bukan satu operator. Untuk itu, supaya pelanggan operator A bisa berkomunikasi dengan pelanggan operator B, C, atau D, diperlukan jaringan telekomunikasi yang terhubung (interkoneksi). Nah, jaringan operator A yang bisa terhubung dengan operator B, inilah yang dipungut biaya, dengan nama biaya interkoneksi.

"Tanpa interkoneksi, pelanggan hanya bisa melakukan panggilan telepon dalam jaringan satu operator (on-net), tidak mungkin lintas operator (off-net). Tanpa interkoneksi, masyarakat harus menjadi pelanggan semua operator dan memiliki SIM-card minimal sebanyak jumlah operator," ujar Nonot Harsono, mantan Komisioner BRTI periode 2009-2015.