Sosok Budiman Sudjatmiko, Jadi Aktivis Lawan Orde Baru Terinspirasi Pengasuh Bunuh Diri karena Utang

Sosok Budiman Sudjatmiko ramai menjadi sorotan. Sebabnya, politisi PDIP itu membelot dari garis partai yang mendukung Ganjar Pranowo dan lebih memilih mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Budiman mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo dalam acara sukarelawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) di Marina Convention Center, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023).

PDIP sebagai partai yang menaungi Budiman pun berang atas sikap kadernya itu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan akan ada sanksi disiplin tegas terhadap Budiman.

Pilihan Budiman hanya dua, mengundurkan diri atau dipecat dari PDIP. Sanksi bakal diumumkan hari ini oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun.

"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan,"

kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur, dikutip dari keterangannya, Minggu (20/8/2023).

Sosok Budiman Sudjatmiko sudah tak asing lagi di era Orde Baru. Dia merupakan aktivis mahasiswa yang lantang mengritik Presiden Soeharto.

Gagasan-gagasannya soal politik dan sosial ternyata tak hanya berasal dari pencarian secara intelektual. Realitas sosial yang dialaminya sejak kecil juga menjadi salah satunya.

Pria yang lahir 10 Maret 1970 di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, itu mulai memperhatikan kemiskinan yang menjerat rakyat kecil saat mendapati Mbah Dimin, tetangganya (ada juga yang menyebut pengasuhnya) bunuh diri karena terjerat utang pada rentenir. Kejadian itu memunculkan kesadaran dan empati sosialnya. Benaknya pun bertanya-tanya mengapa ada orang miskin mati karena terjerat utang.

Keaktifannya dalam berbagai kegiatan diskusi dan organisasi telah dilakoninya sejak duduk di bangku SMP. Pada awal masa kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, dia terjun sebagai community organizer yang melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi dan ekonomi di kalangan petani dan buruh perkebunan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akibat kegiatannya ini, dia tidak sempat menyelesaikan kuliahnya. Pada tahun 1996, Budiman mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kemudian menyebabkannya dirinya dipenjara oleh pemerintah Orde Baru dan divonis 13 tahun penjara, dan hanya dijalani selama tiga tahun.

Dia dituduh sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996 yakni penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakpus. Dia dituduh sebagai dalang karena dianggap mendalangi Mimbar Bebas selama satu bulan sebelumnya.

Dia akhirnya dibebaskan dari penjara setelah diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Desember 1999. Kebebasan itu didapatnya setelah setelah Soeharto tumbang dari jabatan presiden RI.

Dia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Ilmu Politik di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris.

Setelah kembali ke Indonesia, pada akhir 2004, dia bergabung dengan PDI Perjuangan, dan membentuk REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi), sebuah organisasi sayap partai.

Dia kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah VIII: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap dan terpilih selama dua periode yakni 2009-2014 dan 2014-2019.

Saat menjadi anggota DPR dia duduk di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria; dan juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa.

Dia ikut terlibat aktif mempelopori penyusunan Undang-Undang Desa pada tahun 2009.

Pada tingkat internasional, Budiman terlibat aktif sebagai pengurus Steering Committee dari Social-Democracy Network in Asia (Jaringan Sosial-Demokrasi Asia).

Sekarang dia juga memegang posisi sebagai Pembina Utama di Dewan Pimpinan Nasional organisasi Parade Nusantara, yaitu organisasi yang menghimpun para kepala desa dan seluruh perangkat desa di seluruh Indonesia yang memiliki agenda utama memperjuangkan pengesahuan RUU pembangunan pedesaan.

Dia kemudian mendeklarasikan dan menjadi ketua umum Inovator 4.0 Indonesia pada pada 11 September 2018.