2018, peredaran rokok ilegal di Indonesia menurun
Peneliti P2EB FEB UGM Arti Adji mengatakan, berdasarkan survei rokok ilegal 2018 yang telah dilakukan di 426 kota kabupaten di Indonesia, terdapat penurunan persentase rokok ilegal pada 2018, yaitu menjadi 7,04 persen dibanding 2016 12,14 persen.
Peneliti P2EB FEB UGM Arti Adji mengatakan, berdasarkan survei rokok ilegal 2018 yang telah dilakukan di 426 kota kabupaten di Indonesia, terdapat penurunan persentase rokok ilegal pada 2018, yaitu menjadi 7,04 persen dibanding 2016 12,14 persen.
"Dari 2010-2016 ini trend meningkat. 2014 7.04 persen, 2016 12,14 persen. Di 2018 itu angkanya menurun," kata Arti, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9).
-
Bagaimana dampak cukai rokok terhadap industri hasil tembakau? "Kita dibatasi produksinya, tapi di lain pihak rokok ilegalnya meningkat. Kalau rokok ilegal menurut informasi dari kawan-kawan Kementerian Keuangan, itu hampir 7 persen. Kalau itu ditambahkan kepada produksi yang ada, pasti akan tidak turun," tuturnya.
-
Dimana industri rotan di Cirebon berlokasi? Deretan produk rotan berbentuk kursi kuda, miniatur sepeda, tudung saji sampai ayunan anak menghiasi toko-toko di sepanjang jalan Desa Tegal Wangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.
-
Bagaimana Djarum berhasil menjadi perusahaan raksasa di industri rokok? Tiga tahun berikutnya, Djarum berinovasi dengan meluncurkan Djarum Filter, merek rokok pertama yang diproduksi secara mekanis. Kesuksesan ini menjadi pijakan untuk diperkenalkannya Djarum Super pada tahun 1981. Saat ini, Djarum bukan hanya menjadi perusahaan raksasa, tetapi juga menjadi pilar industri rokok dengan lebih dari 75 ribu karyawan yang berdedikasi.
-
Bagaimana cara pemerintah mengatasi bisnis baju bekas impor ilegal? Sejumlah pemusnahan baju bekas impor ilegal telah dilakukan pemerintah sebagai upaya penindakan.
-
Bagaimana Soemiran Karsodiwiryo memulai bisnis rokoknya? Pada tahun 1946, ia membuat rokok kretek klobot dengan nama Cap Ikan Dorang.
-
Bagaimana cara menghindari investasi ilegal berkedok koperasi? Berikut tips menghindari investasi ilegal berkedok koperasi: 1. Cek legalitas koperasi seperti surat izin usaha, akta pendirian dan legalitas dari lembaga pengawas koperasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Koperasi dan UMKM. 2. Keuntungan atau imbal hasil investasi harus rasional, tidak mungkin keuntungan tinggi tanpa risiko didapat dalam waktu yang singkat. 3. Waspada dengan modus member get member 4. Pelajari aktivitas koperasi, ingat hanya koperasi yang diawasi oleh OJK yang dapat melakukan kegiatan simpan pinjam bagi nasabah non anggota koperasi.
Hasil perhitungan menunjukan bahwa persentase pelanggaran yang dilakukan industri rokok secara nasional adalah 7,04 persen artinya dari 100 bungkus rokok yang dijumpai di warung-warung 7,04 bukus rokok yang melangar.
Menurut Arti, penurunan peredaran rokok ilegal merupakan dampak dari peningkatan tindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam menindak peredaran rokok ilegal.
"Dikontrol oleh Ditjen Bea dan Cukai. Mungkin 2018 7 persen tren penurunan tinggi Ditjen Bea Cukai lebih meningkat dalam melakukan tindakan,"tuturnya.
Arti mengungkapkan, berdasarkan survei dengan berbagai pendekatan, pelanggaran rokok ilegal mencapai Rp 909 miliar sampai Rp 980 miliar. Hal tersebut berdasarkan perhitungan setiap batang dalam satu bungkus rokok yang melanggar. Dalam survei ini, terdapat 16 ribu lebih bungkus sampel rokok ilegal.
"Setiap bungkus rokok yang melanggar setiap Batang rokok kami hitung. Nilai pelangaran ini kami hitung setiap batang besar tarif cukai. Nilai rupiah pelanggaran kami hitung total pelanggaran di setiap desa, berdasarkan sample warung," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
BKF: Simplifikasi cukai untuk tingkatkan kepatuhan industri rokok
Penjelasan Jokowi soal Perpres cukai rokok untuk tutup defisit BPJS Kesehatan
Menteri Yohana: Sangat mengecewakan karena banyak anak Indonesia merokok
Jokowi sudah teken Perpres pajak rokok, tutup defisit BPJS Kesehatan
Indeks campur tangan industri rokok pada pemerintahan Indonesia tertinggi di Asia