3 Tahun Jokowi-JK, koperasi dan UKM diklaim dorong ekonomi nasional
Selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Kementerian Koperasi dan UKM terus konsisten menjalankan program guna mewujudkan Nawa Cita. Ada tiga program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM yaitu program pengembangan koperasi dan UKM, akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, dan pemberdayaan UMKM.
Selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Kementerian Koperasi dan UKM terus konsisten menjalankan program guna mewujudkan Nawa Cita. Ada tiga program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM yaitu program pengembangan koperasi dan UKM, akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, dan pemberdayaan UMKM melalui gerakan kewirausahaan nasional.
Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menjelaskan pihaknya juga percepatan penyaluran KUR untuk UKM.
"Berdasarkan data penyaluran KUR telah mencapai Rp 69,6 triliun atau 65,5 persen dari total target KUR sebesar Rp 106,2 triliun kepada 3.098.515 juta debitur," kata Puspayoga, dalam acara 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK yang digelar di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/10).
Disamping itu, lanjutnya, setelah melalui berbagai upaya penguatan koperasi, akhirnya koperasi mendapat peran yang lebih besar dalam menjalankan program pemerintah melalui KUR. Untuk pertama kalinya, Pemerintah menetapkan Kospin Jasa ditetapkan menjadi penyalur KUR.
Skema Kredit Ultra Mikro disalurkan oleh koperasi dan direncanakan sebanyak 60 koperasi sebagai calon penyalur Kredit Ultra Mikro. Sampai saat ini sudah dua koperasi yang menyalurkan KUMi, yaitu Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) dengan jumlah sebesar Rp. 17,59 Miliar kepada 7.184 orang anggota dan Koperasi Abdi Kerta Raharja sebesar Rp 10 miliar kepada 4.501 orang anggota. Total penyaluran KUMi melalui koperasi sebesar Rp 27,59 Miliar dengan jumlah penerima sebanyak 11.685 orang anggota.
Program strategis yang dijalankan Kementerian Koperasi dan UKM memberikan dampak kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional dari 1,71 persen pada 2014 naik menjadi 3,99 persen pada 2016 dan rasio kewirausahaan nasional yang pada 2014 masih 1,65 persen melonjak menjadl 3,01 persen.
Selain itu, Kemenkop-UKM melalui LPDB-KUMKM menyalurkan dana bergulir. Bunga dana bergulir sangat rendah, untuk sektor rill 4.5 persen dan koperasi 7 persen.
"Pemberdayaan UMKM melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional menjadi prioritas karena menjadi salah satu indikator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Program strategis dilaksanakan melalui berbagai program strategis, antara lain pelatihan kewirausahaan, pemberian modal bagi wirausaha pemula, fasilitasi pemberian hak cipta dan hak merek IUMK secara gratis."
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
Baca juga:
30 Tahun tertutup, industri film terbuka investasi asing di era Jokowi-JK
Strategi Dishub benahi transportasi umum di Jakarta
Menko Luhut buka-bukaan soal penjualan BUMN instruksi Jokowi
PLN dukung revisi target megaproyek 35.000 MW ambisi Jokowi
Dari 245 proyek infrastruktur, baru 5 selesai selama 3 tahun Jokowi-JK
Dishub DKI sebut tak semua angkutan online bisa terdata