4 Langkah Pemerintah Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia
Pemerintah berkomitmen menjadikan industri keuangan syariah sebagai pertumbuhan ekonomi nasional baru. Menyusul Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia, yakni sebesar 87 persen dari total populasinya harus menjadi pelopor industri keuangan syariah dunia.
Pemerintah berkomitmen menjadikan industri keuangan syariah sebagai pertumbuhan ekonomi nasional baru. Menyusul Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia, yakni sebesar 87 persen dari total populasinya harus menjadi pelopor industri keuangan syariah dunia.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah difokuskan kepada empat hal. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
-
Apa yang diminta Ma'ruf Amin kepada pemerintah daerah terkait ekonomi syariah? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan tiga arahan strategis kepada pemerintah daerah (pemda) seluruh Tanah untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di wilayahnya masing-masing.
-
Kenapa Wapres Ma'aruf Amin menekankan pentingnya hilirisasi pertanian? Selain dapat meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan, hilirisasi turut mendorong upaya pemerintah dalam pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat kecil.
-
Siapa yang bertemu dengan Wapres Maruf Amin? Wapres Ma'ruf Amin sempat bertemu dengan Duta Besar Regional untuk UNICEF Asia Timur dan Pasifik, Choi Siwon yang menjadi salah satu pembicara di ASEAN Business and Investment Summit usai acara ASEAN Business Awards (ABA) di Jakarta.
-
Bagaimana cara Ma'ruf Amin menyarankan pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah? Bangun kolaborasi guna meningkatkan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor unggulan ekonomi syariah," ujarnya.
-
Di mana Wapres Ma'ruf Amin akan mencoblos? Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin direncanakan mencoblos di TPS 33 Kecamatan Tapos, Depok.
-
Kenapa Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan otonomi daerah dalam pengembangan ekonomi syariah? Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu tema perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah," kata dia.
"Pertama, pengembangan industri produk halal. Kedua, pengembangan industri keuangan syariah. Ketiga, pengembangan dana sosial syariah. Terakhir, pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah," tegas dia dalam Webinar Strategis Nasional "Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia", Sabtu (24/10).
Menurutnya terkait pengembangan industri produk halal, pemerintah akan mengandalkan program sertifikasi halal produk ekspor yang diimplementasikan secara kuat untuk menjadikan produk Indonesia diperhitungkan secara global dan menarik permintaan dari negara-negara tujuan ekspor.
Alhasil, sertifikasi produk halal ekspor diharapkan dapat dimaknai oleh para eksportir sebagai peningkatan nilai tambah dari produk mereka, meningkatkan competitiveness yang berujung kepada meningkatnya nilai ekspor produk halal Indonesia. Sehingga akan memberikan kontribusi positif terhadap neraca perdagangan Indonesia.
"Untuk mempermudah proses sertifikasi halal, kita memerlukan suatu sistem dan proses sertifikasi halal yang mudah, efisien dan efektif. Hal ini harus kita mulai dengan membangun traceability dari produk-produk halal Indonesia mulai dari raw material berupa hasil pertanian dan perkebunan, produk hewani/daging, produk perikanan dan sumber daya kelautan, kemudian berlanjut ke produk setengah jadi, sampai dengan produk jadi/akhir yang siap pakai di tingkat konsumen," ujar dia.
Fokus kedua adalah pengembangan Industri Keuangan Syariah. Salah satu langkah besar dalam rangka memperkuat kelembagaan keuangan syariah di dalam negeri dan dalam rangka meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perekonomian syariah global maka pemerintah merencanakan akan menggabungkan tiga Bank Syariah yang dimiliki oleh Himbara yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah.
"Proses penggabungan telah dimulai dengan penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA). Dengan demikian diharapkan bank syariah baru itu akan beroperasi penuh pada Februari 2021," tambahnya.
Fokus Lainnya
Sementara terkait dengan fokus ketiga perluasan dana sosial Syariah, nantinya akan mencakup zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Khusus mengenai wakaf, pemerintah mendorong penguatannya melalui Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT) untuk memperluas partisipasi seluruh masyarakat.
"Dana yang terkumpul melalui wakaf tunai tersebut adalah dana yang bersifat abadi, atau dana abadi umat, yang jumlah pokoknya tidak boleh berkurang namun manfaatnya akan terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangannya," terangnya.
Terakhir, perluasan kegiatan usaha syariah juga akan dijadikan sebagai pull factor bagi pengembangan usaha syariah skala mikro dan kecil agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global untuk peningkatan ketahanan ekonomi umat.
Maka dari itu, pengembangan industri halal juga harus dipastikan dilakukan bersamaan dengan berbagai kebijakan yang pro-UMKM seperti penyederhanaan, percepatan proses perizinan, serta pembinaan dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan standar yang ditetapkan BPJPH dan berdasarkan Fatwa MUI.
Selanjutnya perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas UMKM agar dapat mendukung Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia. "Pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil, perlu didorong agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (Global Halal Value Chain) untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat," tutupnya.
(mdk/azz)