5 Fakta di balik keharusan bayar tol non-tunai Oktober 2017
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gatot Trihargo mengatakan pemerintah menargetkan tahun depan semua gardu tol sudah menerapkan pembayaran non tunai. Sementara, Menteri Basuki mengatakan operator jalan tol harus mengubah sistem pembayaran.
Tahun lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimuldjono menyatakan berupaya seluruh pembayaran gerbang tol menggunakan kartu atau gerbang tol otomatis (GTO) dalam dua tahun mendatang. Menteri Basuki mengatakan operator jalan tol harus mengubah sistem pembayaran dari tunai ke pembayaran secara elektronik.
"Dalam waktu dua tahun ini tidak akan ada pembayaran (tunai) di gerbang tol. E-toll ini harus dipaksa karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang memiliki mobil, saya akan paksa pengelola jalan tol untuk menerapkan ini," katanya.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gatot Trihargo mengatakan pemerintah menargetkan tahun depan semua gardu tol sudah menerapkan pembayaran non tunai.
"Rencananya, maksimal tahun 2018 semua jalan tol sudah melakukan sistem pembayaran non-tunai tersebut," kata Gatot.
Kemarin, Bank Indonesia dan Kementerian PU-PR menyepakati untuk memperluas kerjasama dalam meningkatkan elektronifikasi di jalan tol. Seusai penandatanganan MoU, Menteri Basuki mempercepat target penerapan pembayaran non-tunai di seluruh gardu tol di Indonesia.
Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah fakta yang berada di baliknya. Selamat membaca.
-
Apa yang dimaksud dengan jalan tol? Jokowi menilai, pembangunan jalan tol dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru selain di Jakarta atau pulau Jawa. Sehingga, biaya logistik dapat lebih murah.
-
Mengapa jalan tol dibangun di Indonesia? Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tengah gencar membangun infrastruktur untuk menekan biaya logistik. Salah satunya jalan tol.
-
Siapa yang melakukan pelanggaran di tol? Branch Manager Ruas Tol Prabumulih PT Hutama Karya (Persero) Syamsu Rijal mengakui telah terjadi pelanggaran kendaraan memutar balik di bawah jembatan interchange KM 82 Tol Indraprabu.
-
Bagaimana proses pembangunan Tol Yogyakarta-Kulon Progo? Pemda DIY Terbitkan IPL Tol Rute Yogyakarta-Kulon Progo, Begini Rencananya Rute jalan tol direncanakan melewati empat kecamatan dan 12 kelurahan. Pemerintah DIY telah menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) lahan pembangunan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo untuk seksi Yogyakarta-Kulon Progo. Rencananya seksi pembangunan tol itu akan melewati Kabupaten Sleman dan Bantul. “Rencana jangka waktu pembangunan dilaksanakan selama kurang lebih 36 bulan setelah tahapan pelaksanaan selesai dilakukan,” Menurut Benny, lokasi rencana pembangunan terletak di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan mencapai lebih kurang 159,053 hektare.
-
Apa yang menjadi sumber utama tanah urug untuk tol Jogja-Bawen? Di balik megahnya pembangunan proyek tol Jogja-Bawen, terdapat satu Lokasi penting yang menjadi sumber material utama untuk tanah urug. Tempat tersebut adalah Gunung Gedang, yang terletak di Dusun Klangkapan, Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
-
Apa tujuan pembangunan Tol Yogyakarta-Kulon Progo? Selain itu, pembangunan jalan tol tersebut juga memberikan pilihan transportasi dengan biaya lebih rendah dan waktu tempuh lebih cepat. “Ini dipastikan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pengurangan biaya distribusi dan menyediakan akses ke pasar regional maupun internasional. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”
Pemerintah paksa rakyat pakai kartu e-toll
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menyarankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta operator jalan tol untuk mempercepat memperbanyak GTO. Hal ini guna mempercepat proses transaksi dan mengurangi antrean yang berpotensi menimbulkan kemacetan.
Sugihardjo menilai dengan cara tersebut secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk melakukan transaksi dengan kartu otomatis. "Masyarakat kita kan tidak bisa diimbau, bisanya dipaksa. Dengan lebih banyak GTO, dia akan berpikir kok cepat di sana bisa cepat, sementara saya antre," katanya saat ditemui pada acara peninjauan kelaikan moda transportasi di Balikpapan, Kaltim.
Pembayaran non-tunai wajib dilakukan Oktober 2017
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menargetkan sistem pembayaran non-tunai di semua gardu jalan tol akan rampung pada Oktober 2017. Hingga Maret 2017, tingkat penggunaan uang elektronik di 35 ruas jalan tol baru mencapai 25 persen.
"Oktober 2017, kita harapkan 100 persen semua gardu bisa non-tunai. Kalau sampai Maret kan masih 25 persen di 35 ruas jalan tol," ujar Menteri Basuki di Gedung BI, Jakarta.
Penerapan sistem non-tunai merupakan upaya meningkatkan pelayanan pengguna tol khususnya berkaitan dengan kemudahan transaksi, kecepatan waktu bertransaksi, dan antisipasi terjadinya antrean kendaraan di gerbang tol.
"Sistem ini mampu mempercepat antrean saat akan memasuki jalan tol. Kalau sebelumnya, bayar tunai itu‎ makan waktu 8 sampai 9 detik, non tunai hanya 2 sampai 3 detik," jelasnya.
Pakai e-toll transaksi maksimal 3 detik
Penerapan sistem non-tunai merupakan upaya meningkatkan pelayanan pengguna tol khususnya berkaitan dengan kemudahan transaksi, kecepatan waktu bertransaksi, dan antisipasi terjadinya antrean kendaraan di gerbang tol.
"Sistem ini mampu mempercepat antrean saat akan memasuki jalan tol. Kalau sebelumnya, bayar tunai itu‎ makan waktu 8 sampai 9 detik, non tunai hanya 2 sampai 3 detik," jelas Menteri Basuki.
Pekerja diselimuti kekhawatiran PHK
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengatakan puluhan ribu pekerja jalan tol terancam menganggur bila pemerintah menerapkan sistem pembayaran nontunai secara penuh di seluruh gerbang tol di Tanah Air.
"Kebijakan ini hanya mengedepankan kepentingan bisnis dan melalaikan kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini akan melahirkan pengangguran baru," ujar Mirah.
"Seharusnya sistem otomatisasi gerbang tol itu berlaku di negara maju bukan di negara berkembang seperti Indonesia karena masih banyak sekali pengangguran."
Jasa Marga jamin tak ada PHK saat gardu tol semua non-tunai
Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Desi Arryani mengatakan tidak ada rencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan, meskipun sistem pembayaran tol nantinya akan beralih ke pembayaran non tunai.
"Walau pun gardunya cashless atau GTO (Gardu Tol Otomatis) bukan berarti tidak memerlukan karyawan. Memang perbandingannya yang berbeda, kami tidak ada program PHK," ujar Desi di Balai Kartini, Jakarta.
Nantinya, Jasa Marga akan mengalihkan karyawan tersebut untuk menjaga jalan tol baru yang pembangunannya masih akan berlangsung sampai 2019. Di mana, jalan tol sepanjang 667 kilometer akan dibangun dan masih membutuhkan karyawan Jasa Marga.
"Jangan lupa bahwa Jasa Marga akan mengoperasikan jalan tol baru sampai dengan 2019 sepanjang 667 kilometer. Jadi, kita sedang menuju ke sana, bahwa jalan tol baru yang akan dioperasikan akan bisa tetap menampung SDM-SDM Jasa Marga yang saat ini ada," katanya.
Â
(mdk/bim)