5 Fakta di balik pencabutan subsidi listrik 23 juta pelanggan
PLN bakal mencabut subsidi listrik 23 juta rumah tangga pada tahun depan.
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bakal mencabut subsidi listrik 23 juta rumah tangga pada tahun depan. PLN meminta 23 juta rumah tangga beralih ke listrik non subsidi seperti 1.300 volt ampere (VA).
Manajer Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto mengatakan rumah tangga pengguna 450 VA dan 900 VA mencapai 47,7 juta rumah tangga. Dari jumlah itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebut 24,7 juta rumah tangga yang layak mendapatkan subsidi listrik.
"Sebanyak 23 juta subsidinya akan dicabut dan diimbau untuk beralih ke 1.300 VA," ujar dia di Jakarta.
General Manager PT PLN (Pesero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Syamsul Huda menyebut, pemerintah masih memberi subsidi listrik pada 22 juta pelanggan dengan daya sebesar 450 volt ampere (VA). Dengan adanya subsidi, rata-rata pelanggan hanya membayar Rp 36.000 per bulan, di mana tarif per KWH sebesar Rp 416.
"Konsumen 450 VA rata-rata menggunakan 86 Kwh per bulan. Tarifnya hanya Rp 416 per Kwh. Jumlah pemakainya 22 juta pelanggan," ujar Syamsul di Kepulauan Seribu.
Golongan listrik bersubsidi lainnya adalah yang mempunyai daya 900 VA. Untuk golongan ini, konsumen cuma dibebankan biaya Rp 124 per KWH-nya.
"Untuk 900 VA rata-rata 124 Kwh harganya 585 per Kwh. Pembayarannya rata-rata Rp 73.000 per bulan, lalu jumlah pelanggan 22,3 juta orang," tuturnya.
Atas langkah ini, merdeka.com mencatat sejumlah fakta di balik pencabutan subsidi 23 juta pelanggan tersebut. Berikut rangkumannya.
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? Pasalnya, PT PLN (Persero) akan segera melantai ke bursa karbon Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana PLN mendukung transisi ke kendaraan listrik? PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi energi di Indonesia? Dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.
-
Apa yang menjadi pemicu semangat Jakarta Electric PLN untuk bangkit? Ketertinggalan menjadi sesuatu yang memacu semangat. Hal inilah yang berhasil dibuktikan oleh Jakarta Electric PLN yang berhasil comeback atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.
-
Kenapa pemerintah memberikan diskon tarif tol untuk mudik? Tahun ini diskon tarif tol kembali diberlakukan oleh pemerintah bersama pengelola jalan tol untuk memecah pergerakan masyarakat yang mudik maupun balik.
Baca juga:
JK: Ada orang punya HP sampai tiga, bayar listrik kok cuma Rp 35.000
Cabut subsidi 20 juta pelanggan, PLN bakal hemat Rp 30 triliun
Bos PLN: Kebijakan Jokowi bikin aset PLN naik Rp 400 triliun
PLN janji datang perbaiki keluhan pelanggan dalam setengah jam
Ini kriteria 23 juta pelanggan yang akan dicabut subsidi listriknya
Satu rumah pakai dua meteran agar tetap dapat subsidi
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, subsidi hanya diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Sementara saat ini, banyak warga yang dinilai mampu namun masih memanfaatkan listrik dengan tarif subsidi.
"Hanya kembali ke aturan. Subsidi itu kan selalu untuk orang yang tidak mampu dan itu hanya untuk listrik yang 450 watt. Nah ada banyak rumah atau tempat industri, satu rumah dia punya dua sambungan meteran. Mustinya dia mampu tapi karena dia pakai dua, duanya disubsidi. Kan merugikan rakyat lain kan," papar JK di Kantornya.
JK: Punya HP tiga tapi bayar listrik Rp 35.000
JK menggambarkan sebuah kondisi masyarakat di mana pada beberapa waktu lalu masih dalam kondisi tidak mampu atau miskin. Seiring berjalannya waktu, kondisi perekonomiannya meningkat, namun masih terdaftar dalam kategori kurang mampu dari penggunaan daya listrik. Kelompok masyarakat yang seperti ini nantinya akan didorong untuk masuk ke dalam kategori pengguna listrik golongan masyarakat mampu.
"Ada satu rumah punya HP, HP-nya saja kalau 3 bisa dia punya pulsa bisa-bisa Rp 100.000 tapi listrik yang begitu penting bayarnya hanya Rp 35.000. Kan tidak adil kan. Sedangkan PLN membutuhkan banyak dana untuk membangun listrik supaya mencapai seluruh masyarakat. Jadi memberikan subsidi yang sesuai dengan target yang benar," tutur JK.
Hemat subsidi Rp 30 triliun
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meyakini penghematan subsidi listrik bisa mencapai sedikitnya Rp 30 triliun pada tahun depan. Jika, sekitar 20 juta pelanggan rumah tinggi dicabut hak subsidi listriknya mulai 1 Januari 2016.
"Ada lebih dari 20 juta masyarakat yang tidak taat azas. Dia tidak masuk dalam kategori rakyat miskin sesuai ketentuan pemerintah, tapi dia mengambil manfaat, memakai listrik 450 volt amper dan 900 volt ampere," ujar Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir di Kantornya.
Pelanggan bakal dipaksa migrasi golongan tarif
Satu-satunya kelompok yang masih mendapatkan subsidi listrik adalah pelanggan rumah tangga golongan R-I atau memiliki daya listrik 450 VA-900 VA.
Nah, sekitar 20 juta pelanggan berkategori mampu ditenggarai menyusup ke dalam kelompok penerima subsidi listrik tersebut.
Atas dasar itu, PLN bakal memaksa mereka untuk migrasi ke kelompok pelanggan rumah tangga yang lebih tinggi. Sekretaris Perusahaan PLN Adi Supriono menambahkan, jika masyarakat berkategori mampu itu enggan migrasi, pihaknya tetap mengenakan tarif listrik nonsubsidi.
"Ya nggak apa-apa pelanggan tak mau menaikkan daya. Pakai tarif yang di atasnya. Jadi harganya tetap beda dengan yang disubsidi," jelasnya.
Khusus di Jakarta, menurut Adi, sekitar 4 juta-5 juta penduduk bakal dipaksa migrasi. "Pelanggan nggak bayar. Jadi nanti itu diganti miniature circuit breaker (MCB) pembatas arusnya saja."
Kalau pelanggan mau komplain bawa kartu miskin
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan pihaknya menyadari akan gelombang protes saat perseroan menaikkan tarif listrik pelanggan. Saat pelanggan protes ke kantor PLN itulah pihaknya akan menagih kartu keterangan miskin untuk verifikasi.
"Kalau komplain karena merasa rakyat miskin, maka dia tunjukan kartu miskin. Ketentuan pemerintah mereka harus ada kartu miskin," ujar Sofyan kepada wartawan di Kantor PLN Pusat, Jakarta Selatan.
Dia beralibi jika program tersebut dimaksudkan agar pemberian subsidi tepat sasaran. "Sebenarnya mereka jangan teriak minta dapat subsidi kalau tidak layak dapat subsidi. Ini kan mencuri hak orang miskin. Itu yang tidak ingin kami biarkan," tandas Sofyan.