5 Jawaban tentang mengapa Premium saat ini sulit dicari
Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium saat ini tengah sulit dicari. Hal ini membuat masyarakat terpaksa membeli BBM yang lebih mahal. Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azam Asman bercerita ketika dirinya melakukan kunjungan ke Surabaya, ada lima SPBU tidak tersedia Premium.
Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium saat ini tengah sulit dicari. Hal ini membuat masyarakat terpaksa membeli BBM yang lebih mahal.
Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azam Asman bercerita ketika dirinya melakukan kunjungan ke Surabaya, ada lima SPBU tidak tersedia Premium.
-
Dimana BPH Migas melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan pasokan BBM? Demi memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara dan sekitarnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Integrated Terminal (IT) di Bitung, Sulawesi Utara, pada Minggu (22/09/09/2024) lalu.
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
-
Apa saja yang ditinjau oleh BPH Migas di Terminal BBM Palaran? Kunjungan tersebut dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Saleh Abdurrahman melihat secara langsung kesiapan pasokan BBM di fasilitas yang dikelola PT AKR Corporindo Tbk, termasuk fasilitas bongkar muat/jetty (pelabuhan khusus BBM).
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Bagaimana BPH Migas mengendalikan penyaluran BBM jenis tertentu di Sulawesi Utara? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
Maka dari itu, dia meminta Pertamina tidak mengurangi pasokan Premium ke beberapa daerah. "Di Surabaya saya keliling 5 SPBU itu tidak ada (Premium). Cepat habis, seperti setan masuknya Premium itu," katanya.
Dengan tidak tersedianya Premium, dia menilai jika Pertamina memaksa masyarakat untuk menggunakan Pertalite dan Pertamax. Padahal pemerintah sendiri tidak mengklaim mengurangi menjual Premium.
"Kalau tidak menjual BBM tertentu dia akan dikeluarin (Pertamina). Secara tidak langsung memaksa memakai Pertalite dan Pertamax," ujarnya.
Atas permasalahan ini, pemerintah pun buka suara mengenai penyebab Premium sulit dicari saat ini. Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.
Kuota Premium sengaja dikurangi
Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Hendry Ahmad, mengakui penurunan kuota jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Premium untuk 2018 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menjadi sebab Premium sulit dicari beberapa waktu terakhir.
"Di 2017 memang kuota Premium ditetapkan BPH Migas yang di luar Jamali (Jawa Madura Bali) atau BBM penugasan itu 12,5 juta KL. Tapi di 2018 ditetapkan kuota BBM penugasan di luar Jamali sejumlah 7,5 juta KL," kata Hendry.
Premium dikurangi diklaim akibat kesadaran masyarakat
Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Hendry Ahmad, mengungkapkan rendahnya realisasi di 2017 disebabkan masyarakat sudah banyak yang beralih ke BBM jenis lain yang non subsidi yaitu Pertalite dan Pertamax. Peralihan tersebut, lanjutnya, juga didukung oleh banyaknya kendaraan bermotor keluaran terbaru yang lebih cocok menggunakan bahan bakar dengan oktan lebih tinggi.
"Masyarakat sudah lebih sadar, performa mesin di 2000 ke atas itu sudah menuntut untuk optimalisasi performa mesinnya, dan itu memang terasa memang kalau menggunakan Premium," jelasnya.
Hendry mengungkapkan salah satu pertimbangan menurunnya kuota BBM penugasan di 2018 adalah realisasi pada 2017 yang jauh di bawah kuota. Hendry mengatakan, di 2017, dari kuota JBKP sebesar 12,5 juta KL ternyata realisasinya hanya 5 juta KL.
"Dalam realisasi di 2017 untuk premium sekitar 5 juta KL, tapi BPH Migas berupaya untuk lebih mengamankan makanya kita lebihkan kuota tersebut jadi 7,5 juta KL (di 2018)," ujarnya.
Menko Luhut bantah Premium sengaja dikurangi
Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium kini mulai sulit ditemui di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beberapa daerah. Hal ini memunculkan anggapan bahwa kelangkaan tersebut disengaja agar masyarakat beralih menggunakan bahan bakar Pertamax.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan pun menepis isu tersebut. Dia mengatakan bahwa pemerintah selalu memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga tidak mungkin menyusahkan masyarakat.
"Tidak juga lah, masa pemerintah nyusahin rakyatnya. Pemerintah selalu membuat sebaik mungkin agar masyarakat happy (bahagia)," kata Menko Luhut.
Pengusaha SPBU malas jual Premium
Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Hendry Ahmad, menjelaskan alasan SPBU malas menjual Premium karena margin atau keuntungan dari penjualan Premium sangat kecil. Perbedaan dengan margin bahan bakar jenis lain cukup jauh sehingga mereka lebih memilih menjual jenis bahan bakar lain seperti Pertalite dan Pertamax.
"Kedua, dari SPBU sendiri karena margin premium lebih kecil dari pertalite atau pertamax, premium marginnya Rp 280 per liter, kalau pertalite Rp 400," ujarnya.
Stok dikurangi agar cukup hingga akhir tahun
Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Hendry Ahmad, mengatakan bahwa pihaknya telah terjun langsung ke lapangan menyelediki penyebab sulitnya menemukan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di beberapa daerah.
Dia mengungkapkan ada dua hasil temuan, salah satunya yaitu penghematan stok Premium agar mencukupi sampai akhir tahun. "Indikasi di lapangan ada dua situasi yang terjadi, pertama ada beberapa wilayah yang karena kekhawatiran tidak cukup sampai akhir tahun mereka berusaha mengurangi," katanya.
Â
(mdk/bim)