Ada Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo Bakal Naikkan Harga Pertalite di 2025?
Secara hitung-hitungan, pelaksanaan program baru itu bukan tidak mungkin menimbulkan perpindahan anggaran dari salah satu sektor ke sektor lain.
Dalam rencana kerja yang disusun Prabowo, Nailul menyebut pemerintahan kabinet berikutnya memang bersungguh-sungguh untuk mewujudkan salah satu janji kampanye tersebut.
Ada Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo Bakal Naikkan Harga Pertalite di 2025?
Pengamat Ekonomi, Celios Nailul Huda mempertanyakan nasib harga BBM subsidi sekelas Pertalite (RON 90) pada 2025 mendatang, ketika anggaran untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersedot untuk program-program baru yang diusung.
- Pramono Janjikan Program Sarapan Gratis untuk Menunjang Program Makan Bergizi Gratis
- Program Makan Bergizi Gratis Diklaim Bisa Serap 1,5 Juta Tenaga Kerja, Begini Hitungannya
- Pemerintah Anggarkan Rp10 Miliar untuk Promosi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran
- Info Terbaru: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Dimulai Awal Tahun 2025
Semisal program makan bergizi gratis yang dalam RAPBN 2025 disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun.
Dalam rencana kerja yang disusun Prabowo, Nailul menyebut pemerintahan kabinet berikutnya memang bersungguh-sungguh untuk mewujudkan salah satu janji kampanye tersebut.
"Prabowo juga kan enggak menempatkan IKN sebagai salah satu program prioritasnya dia. Yang masuk itu kan program makan siang gratis (yang berganti nama jadi makan bergizi gratis), bukan pembangunan Ibu Kota Negara," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/6).
Secara hitung-hitungan, pelaksanaan program baru itu bukan tidak mungkin menimbulkan perpindahan anggaran dari salah satu sektor ke sektor lain.
Bukan tidak mungkin, lanjutnya, alokasi anggaran subsidi BBM nantinya akan turut teralihkan. Terlebih beban anggaran untuk impor BBM pun semakin besar karena sejumlah faktor, seperti pelemahan nilai tukar Rupiah.
merdeka.com
"Tinggal tarik-tarikan saja nih, yang mau naikan Pertalite Prabowo atau Jokowi. Kalau dulu kan yang menaikan Jokowi, SBY enggak mau menaikan. Pemerintahan ke depan kan melanjutkan, jadi tarik-tarikan saja nih," kata dia.
Adapun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah memang telah menargetkan subsidi dan kompensasi energi di tahun depan bisa terpangkas hingga Rp67,1 triliun.
Di sisi lain, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) usul kuota Pertalite 2025 sebesar 31,33-33,23 juta KL. Adapun kuota untuk BBM subsidi ini pada 2024 sebesar 31,70 juta KL.
merdeka.com