Airlangga Bantah Dana PEN untuk Bangun Ibu Kota Baru
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, menegaskan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp451,64 triliun tidak akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Terkait dengan ibukota negara anggaran berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, menegaskan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp451,64 triliun tidak akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Terkait dengan ibukota negara anggaran berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dia memperkirakan, untuk fase pertama pembangunan IKN membutuhkan dana sebesar Rp45 triliun. Namun, dana ini secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progres.
-
Apa yang dilakukan Ibu Lesti Kejora untuk membantu perekonomian keluarganya? Ibu Lesti Kejora, Sukartini, pernah menjual mi ayam di rumahnya sebagai upaya untuk membantu perekonomian keluarganya.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Siapa Bapak Harto? Saat itu ada Bapak Harto, ayah dari Gilga Sahid.
-
Kenapa Palangka Raya gagal jadi Ibu Kota Indonesia? Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kota Palangka Raya batal jadi ibu kota Indonesia. Pertama karena sebagian besar tanah di sana merupakan daerah gambut, sehingga kualitasnya akan sangat buruk untuk menunjang pembangunan ibu kota pemerintahan juga kebutuhan air. Kemudian, wilayah tersebut juga jauh dari pelabuhan dan harus memutar ke wilayah Sampit, Kalimantan Tengah dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jarak masing-masing sekitar 4 jam. Pembangunan di Palangka Raya akan memakan banyak biaya, karena proses perkerasan tanah akan dilakukan berulang-ulang dan memakan waktu yang lama, sehingga pembangunan akan banyak yang tertunda.
"Jadi tadi saya sampaikan bahwa dana itu yang ada di PUPR dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN," kata Airlangga dalam konferensi pers penanganan pandemi covid-19, Senin (24/1).
Dia menjelaskan, dana PEN sudah diputuskan sebesar Rp451,64 triliun yang dialokasikan untuk 3 bidang. Pertama, bidang kesehatan sebesar Rp 125,97 triliun, perlindungan masyarakat Rp 150,8 triliun dan penguatan ekonomi sebesar Rp 174,87 triliun.
Dari 3 bidang tersebut, terutama yang ekonomi ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur, ketahanan pangan, UMKM, investasi pemerintah dan perpajakan.
Sebelumnya, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat geger masyarakat. Lantaran, Menkeu menyatakan pembangunan awal ibu kota baru bisa menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2022.
Sebagai informasi, Sebagaimana tercantum dalam pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemerintah Diminta Kaji Mendalam soal Pemindahan Aset Negara di Jakarta ke Nusantara
KSP Pastikan Pembangunan IKN Tidak Hambat Penanganan Covid-19
Ahli Perencanaan Kota: Ridwan Kamil Penuhi Syarat Jadi Kepala IKN
Risma Soal Masuk Kriteria Calon Kepala Otorita IKN: Banyak Kepala Daerah Arsitek
Ibu Kota Negara Pindah, Anies Baswedan Sebut Jakarta Tetap Simpul Indonesia
Pembangunan Ibu Kota Baru Andalkan APBN sampai 2024