Anak buah tertangkap OTT KPK, Sri Mulyani evaluasi dan tingkatkan pengawasan pajak
"Kita akan terus mengevaluasi sistem di pajak dan early warning karena dalam hal ini aparat pengendali internal kita dan Kisda (Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur) sebetulnya sudah bisa mendeteksi dan seharusnya bisa melakukan koreksi lebih awal sehingga tidak perlu terjadi."
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan sistem penerimaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal ini menyikapi adanya operasi tangkap tangan (OTT) Ambon dan Papua berkaitan dengan pengurangan pembayaran pajak.
"Kita akan terus mengevaluasi sistem di pajak dan early warning karena dalam hal ini aparat pengendali internal kita dan Kisda (Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur) sebetulnya sudah bisa mendeteksi dan seharusnya bisa melakukan koreksi lebih awal sehingga tidak perlu terjadi," ujarnya di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (4/10).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Apa yang Sri Mulyani tunjukkan kepada cucunya? Sri Mulyani juga memperlihatkan pekerjaannya kepada cucu yang lebih besar.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
Sri Mulyani berterimakasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas upaya yang dilakukan dalam mengungkap adanya kecurangan di tubuh Kementerian Keuangan. Dia mengatakan, hal ini menjadi salah satu bagian menjaga integritas kementerian tersebut.
"Kami berterimakasih bahwa KPK melakukan dan membantu kami membersihkan institusi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan secara umum untuk terus menjaga integritasnya," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, kejadian ini merupakan peringatan bagi seluruh jajarannya. Dia berharap ke depan kejadian yang sama tidak akan terulang kembali.
"Dengan adanya institusi di luar Kemenkeu juga membantu kita untuk terus memberikan peringatan kepada seluruh jajaran Kemenkeu bahwa mereka memiliki tugas yang luar biasa penting. Mereka memiliki suatu tanggung jawab yang penting," jelasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Ambon dan Papua. Operasi penindakan di dua daerah ini diduga berkaitan dengan pengurangan pembayaran pajak.
"Terkait dengan upaya mengurangi pembayaran pajak," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/10).
Belum diketahui secara pasti siapa saja yang ditangkap tim penindakan lembaga antirasuah tersebut. Yang jelas, salah satunya merupakan pejabat pajak daerah.
"Iya, pejabat pajak daerah," Febri menambahkan.
Baca juga:
4 Pejabat pajak di Ambon terkena OTT digelandang ke KPK
OTT di Ambon, KPK amankan 6 orang dan Rp 100 juta
OTT KPK di Ambon dan Papua terkait kasus pengurangan pembayaran pajak
KPK tangkap tangan pejabat di Ambon dan Papua
KPK dikabarkan tangkap pejabat di Pasuruan