Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengaku bingung dengan program pemberian bantuan sosial (bansos) yang masih kurang tepat sasaran.

Bahkan dia menyampaikan pejabat setingkat eselon I di kementerian yang dia ampu, masih menerima bansos.

Meskipun bantuan itu tidak diambil oleh anak buahnya, namun Suharso merasa hal itu aneh.

"Dalam berbagai kesempatan sering saya sampaikan, eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos. Aneh kan? Pak Sekjen saja ketawa," ujar Suharso saat memberikan kata sambutan dalam acara peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/6).

"Sampai sekarang masih terima saya kira. Saya tanya kemarin masih terima, dan dia berikan kepada yang lebih berhak," imbuh dia.

Menurut dia, pemerintah terus berupaya agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran. 

Salah satunya melalui Data Registrasi Sosial Ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti.

"Kita memang harus memerlukan sebuah strategi yang tepat untuk merencanakan dengan baik penyaluran program-program pemerintah yang didanai oleh belanja-belanja sosial subsidi kita, (agar) itu (bisa) jatuh kepada orang yang tepat," tuturnya.

Kabar soal eselon I Bappenas yang turut mengantongi bansos ini sebenarnya telah disuarakan oleh Suharso sejak 2020.

Kala itu, ia terus mendorong pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam waktu dekat.

Sebab, DTKS yang tersedia saat ini dianggap sudah tidak relevan dengan permasalahan di lapangan.

Dirinya mencontohkan atas permasalahan yang timbul akibat penggunaan DTKS dalam program bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah bagi masyarakat terdampak Covid-19. Yakni, penerima manfaat yang salah sasaran hingga melenceng jauh.

"Bahkan di kantor saya golongan eselon I ada yang dapat, bayangkan!. Mungkin yang dipakai data (DTKS) yang lama," kata Suharso dalam rapat bersama Komisi VIII DPR-RI beberapa waktu lalu.

Menurut dia, polemik atas semrawutnya penetapan data penerima manfaat bansos bukan kesalahan dari Kementerian Sosial atupun penerima manfaat bansos. Akan tetapi, Suharso menyebut belum adanya pembaruan DTKS menjadi biangnya.

Oleh karenanya, pihaknya berkomitmen untuk mendukung pemerintah melakukan program verifikasi dan validasi DTKS dalam waktu dekat.

Melalui pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan di lapangan.