Anggaran Kemenko Perekonomian Turun Rp16 Miliar di RAPBN 2021
Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2021 turun menjadi Rp393,3 miliar. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI.
Badan Anggaran DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Dalam rapat tersebut, pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2021 turun menjadi Rp393,3 miliar. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Pagu anggaran Kemenko Perekonomian tahun anggaran 2021 sebesar Rp393,3 miliar, turun sebesar Rp16 miliar dari pagu anggaran tahun 2020," kata Airlangga di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6).
Adapun komposisi anggaran terbagi menjadi dua. Sebanyak 47,3 persen atau sebesar Rp186 miliar untuk program teknis. Lalu sebanyak 52,7 persen atau Rp207,3 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen.
Airlangga menuturkan, meski pagu anggaran kementeriannya menurun, namun belanja pegawai mengalami peningkatan. Hal ini dipicu adanya penerimaan CPNS dan pengisian jabatan.
Pada tahun 2019, anggaran belanja pegawai sebesar Rp105 miliar. Lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp116 miliar. Kemudian pada pagu indikatif tahun 2021 naik menjadi Rp118 miliar.
"Belanja pegawai 2020 mengalami kenaikan dari Rp105 miliar menjadi Rp116 miliar karena adanya CPNS," kata Airlangga.
Selain itu belanja barang juga mengalami peningkatan. Pada APBN Perubahan 2020 sebesar Rp268 miliar menjadi Rp269 miliar pagu indikatif 2021. Sementara anggaran belanja modal mengalami penurunan dari Rp8,6 juta pada APBN Perubahan 2020 menjadi Rp5,7 juta pada pagu indikatif 2021.
Baca juga:
Sri Mulyani Usul SPN 3 Bulan Sebagai Acuan Asumsi Makro Diganti
Dana Penanganan Covid-19 di Sektor Kesehatan Rp87 triliun Belum Terserap Maksimal
Hampir Rp1.000 Triliun, Ini Rincian Penggunaan Dana Penanganan Dampak Covid-19
Sri Mulyani: Defisit APBN Jadi Beban 10 Tahun ke Depan
Menteri Sri Mulyani Sebut Pemerintah Fokus Tingkatkan Kekuatan Pertahanan RI
Pada DPR, Menteri Sri Mulyani Lapor Anggaran Tunjangan Guru Telah Cair 30 Persen