Anggaran Kementerian BUMN Turun Menjadi Rp 244,8 Miliar di 2021
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 2021 sebesar Rp 244,8 miliar, turun dibandingkan dengan anggaran 2020 sebesar Rp 346 miliar.
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 2021 sebesar Rp 244,8 miliar, turun dibandingkan dengan anggaran 2020 sebesar Rp 346 miliar.
Hal itu sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Bappenas nomor S-692/MK/.02/2020 dan B636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 244,8 miliar, yang dibagi untuk dua program.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Siapa yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk dekarbonisasi? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
"Program dukungan manajemen sebesar Rp 158,2 miliar dan program pengembangan dan pengawasan sebesar Rp 86,6 miliar tentu sebagai catatan turun signifikan dibandingkan tahun 2020 yang tadinya Rp 346 miliar sekarang 2021 ke Rp 244,8 miliar," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR terkait Penyusunan RKA K/L Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, Selasa (22/9).
Di mana komposisi anggaran tahun 2021 berdasarkan jenis belanja terbagi menjadi tiga. Pertama, belanja barang sebesar Rp 162,15 miliar atau 66,2 persen. Kedua, belanja Pegawai Rp 63,17 miliar atau 25,8 persen. Ketiga, belanja Modal Rp 19,5 miliar atau 8 persen.
Kendati begitu, pihaknya akan menerimakan dan menjalankan sesuai dengan program yang sudah ada dan akan memaksimalkan dari dana yang sudah ditentukan oleh Badan Anggaran DPR.
Dia mengatakan, dari pagu anggaran tersebut, ada lima output utama yang menjadi target Kementerian BUMN di tahun 2021, yakni pertama, kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara sebesar Rp 413 triliun. Kedua, total aset BUMN sebesar Rp 9.099 triliun. Kemudian target ketiga, total ekuitas BUMN sebesar Rp 2.900 triliun. Keempat, total laba bersih BUMN sebesar Rp 198 triliun. Kelima, total Capex BUMN sebesar Rp 481 triliun.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
5 Bulan Tak Beroperasi, KA Palembang-Lubuklinggau Kembali Dibuka 24 September
Kementerian BUMN Pastikan Pembentukan Anak Usaha Dilakukan Ketat
Jadi Perhatian Publik, Ahok Diingatkan Hati-hati dalam Berbicara
Komisi VI: Ahok Harusnya Lakukan Komunikasi Internal Sebelum Umbar Masalah Pertamina
Kementerian BUMN Pastikan Tak Ada Teguran Keras untuk Ahok
Di Pesta Rakyat Simpedes, Nur Agis Aulia Tunjukan Milenial Bisa Sukses Lewat Bertani