Anggota DPR Asal Aceh Minta Pemerintah Manfaatkan Peluang Ekspor ke Jepang
Aceh adalah salah satu provinsi yang melakukan promosi peluang investasi ke Jepang, diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 28 Oktober sampai 2 November 2019 di Tokyo dan Toyama, Jepang.
Anggota Komisi VI DPR RI asal Aceh, Rafli meminta Pemerintah Aceh agar memanfaatkan peluang ekspor ke Jepang. Ada banyak potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa di ekspor ke negara Sakura.
"Aceh harus memanfaatkan semaksimal mungkin peluang ekspor berbagai bahan baku ke Jepang, dan peluang investasi para investor dari Jepang berinvestasi di Aceh," kata Rafli, Senin (4/11).
-
Kenapa bisnis baju bekas impor dilarang di Indonesia? Presiden Jokowi mengungkapkan bisnis baju bekas impor ilegal sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri.
-
Siapa Abu Bakar Aceh? Abu Bakar Aceh, seorang tokoh intelektual tersohor asal Aceh yang telah melahirkan banyak karya di bidang keagamaan, filsafat, dan kebudayaan.
-
Kenapa ekspor telur ke Singapura bisa menjadi bukti keberhasilan Indonesia di pasar dunia? Singapura menjadi salah satu negara dengan standar mutu dan keamanan pangan yang tinggi, sehingga ekspor ini menjadi salah satu keberhasilan Indonesia di pasar dunia.
-
Bagaimana BSI menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan perekonomian Aceh? Posisi September 2023, secara tahunan aset BSI di Aceh tumbuh 10,99% menjadi Rp19,40 triliun. Pembiayaan tumbuh 16,32% menjadi Rp18,86 triliun dengan 44,30% porsinya diserap sektor UMKM. Pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 2,57% menjadi Rp15,30 triliun. Sedangkan pencapaian laba sebesar Rp474 miliar.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Apa yang dilakukan BSI untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh melalui ZISWAF? “Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen kami untuk meningkataan pemberdayaan ekonomi masyakat Aceh melalui Ziswaf,” kata Hery.
Menurutnya, Aceh adalah salah satu provinsi yang melakukan promosi peluang investasi ke Jepang, diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 28 Oktober sampai 2 November 2019 di Tokyo dan Toyama, Jepang.
"Promosi peluang investasi menjadi awal yang baik untuk menarik investor agar yakin berinvestasi di Aceh dalam upaya merealisasikan pembangunan ekonomi Aceh," ungkap Rafli.
Dia mencontohkan, peluang ekspor ikan sidat sangat potensial dan bernilai jual tinggi di negeri sakura tersebut. Jepang saat ini memiliki kebutuhan sidat lebih dari 200.000 ton per tahun, atau Rp 140 triliun per tahun. Jika diasumsikan harga per kilogram Rp 700.000. Dari angka tersebut pasokan dari Indonesia kurang dari 1.000 ton per tahun.
"Padahal ikan itu sangat sering ditemukan di perairan Aceh dan sangat cocok dengan kondisi alam Aceh jika dibudidayakan. Itu baru satu contoh, banyak potensi lainnya di Aceh yang bernilai ekspor dan mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat," jelasnya.
Senada dengan itu, Rafli juga mengingatkan Pemerintah Pusat agar memperhatikan program prioritas bidang perindustrian yang dituangkan dalam visi misi Pemerintah Aceh. "Aceh harus memiliki sentra - sentra produksi, industri, dan pusat pengembangan ekonomi kreatif, ini harus betul - betul diperhatikan oleh kementerian terkait," tegasnya.
Menyinggung UMKM, Rafli mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo pada pelantikan 20 Oktober 2019 lalu memastikan segala bentuk kendala regulasi harus dipangkas dan disederhanakan. Pemerintah dan DPR juga menyiapkan dua undang-undang besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
"UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus, komitmen ini terus kita tagih," tegas Rafli.
Dia berharap kesempatan ini menjadi inkubator mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehingga mampu menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi.
(mdk/idr)