Anggota DPR Dorong Pengawasan Terintegrasi untuk Fintech dan Sistem Pembayaran
Mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu menyatakan harus ada pengawasan terintegrasi terhadap payment system.
Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka data tentang konglomerasi perusahaan financial technologi atau fintech. Dia menduga pemilik modal menggunakan orang lain untuk menjalankan fintech yang tak hanya menyediakan pinjaman dana, tetapi juga sistem pembayaran.
Menurut Misbakhun, pada saat ini terdapat 103 fintech yang terdaftar di OJK. Perinciannya ialah 95 konvensional dan 8 syariah.
-
Kapan Komisi XI DPR berkunjung ke Bank Sentral Spanyol? Hal ini disampaikannya menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol, Selasa (7/5).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kenapa Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat FDIC? “Kita patut belajar bagaimana AS mampu mengatasi situasi genting akibat penarikan simpanan di bank besar-besaran secara cepat atau dikenal sebagai bank run." "Kejadian ini kemudian mengakibatkan kolapsnya sejumlah bank besar di AS hingga mengguncang pasar keuangan global. Namun, FDIC mampu mengatasi fenomena bank gagal ini dengan menempuh upaya resolusi yang menjamin pengembalian simpanan seutuhnya, bahkan simpanan yang melebihi batas penjaminan,” ungkap Puteri dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kantor Pusat FDIC, Washington DC, AS, pada Senin (10/10).
-
Mengapa DPR mendorong kerja sama mata uang digital dengan Bank Sentral Spanyol? Hal ini disampaikannya menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol, Selasa (7/5).Untuk informasi, Bank Sentral Spanyol sedang melakukan uji coba (pilot project) pengembangan mata uang euro digital. Sejak awal tahun ini, Bank Sentral Spanyol diketahui tengah melakukan simulasi dengan melibatkan Cecabank, Abanca, dan Adhara Blockchain untuk menggali manfaat dan kelayakan euro digital di sektor perbankan.
-
Apa yang ingin didalami DPR dari Bank Sentral Spanyol terkait mata uang digital? Puteri juga menyampaikan perkembangan terkini terkait pengembangan rupiah digital di Indonesia. “Awal Maret kemarin, Bank Indonesia juga masih dalam tahap memilih teknologi yang akan digunakan untuk implementasi rupiah digital dan memfinalisasi proof of concept tahap pertama. Selain itu, Bank Indonesia juga masih melakukan piloting dan simulasi terhadap penerapan rupiah digital secara internal. Untuk itu, kami harap terjalin kerjasama antar bank sentral dalam mengkaji kelayakan penerapan mata uang digital,” ucap Puteri.
-
Siapa yang menyampaikan solusi mengatasi kesenjangan pasar kerja di hadapan Komisi IX DPR? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I DPR RI, pada Selasa (14/11/2023).
"Masalah fintech ini sebenarnya bukan hanya peer to peer lending, tetapi ada yang sifatnya payment system (sistem pmebayaran). Ini bagaimana?" ujar Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan OJK dikutip di Jakarta, Kamis (3/2).
Mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu menyatakan harus ada pengawasan terintegrasi terhadap payment system. "Saya tidak melihat sebuah pengawasan yang terintegrasi," katanya.
Misbakhun juga mengaku ingin mengetahui data tentang konglomerasi sektor keuangan. Dia meminta OJK membuka data pemilik bank, status banknya sebagai emiten Tbk atau tidak, dan soal manajer investasi (MI). "Dia punya perusahaan efek apa dan memperdagangkan saham siapa saja?" katanya.
Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu menyatakan hal tersebut penting dibuka ke publik. "Ini penting, Pak. Siapa orang yang mereka pasang sebagai pemegang saham dan siapa yang mereka pasang sebagai pengelolanya?" katanya.
Singgung Kasus Kresna Life
Misbakhun juga mencontohkan persoalan Kresna Life. Pada Juni 2021, Mahkamah Agung (MA) memutus perusahaan asuransi jiwa itu pailit.
"Saya minta ada pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah Kresna ini," katanya.
Misbakhun membeberkan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Kresna Group, antara lain, Danasupra Danasupra Erapacific yang kini dibekukan OJK, M Cash, dan NFC Indonesia. Misbakhun menyebut hal itu sebagai skema yang luar biasa.
"Ini another Jiwasraya (Kasus lain seperti Jiwasraya, red). Bedanya Jiwasraya kepunyaan pemerintah, kalau ini (Kresna) punya swasta," tutupnya.
(mdk/idr)