Anggota DPR Pertanyakan Upaya Pemerintah Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 2020
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Sarmudji mempertanyakan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Sebab dia menilai, konsumsi rumah tangga di 2020 tak semanis pada tahun ini.
Pemerintah telah menetapkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 berada di kisaran 5,3 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,2 persen.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Sarmudji mempertanyakan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Sebab dia menilai, konsumsi rumah tangga di 2020 tak semanis pada tahun ini.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Siapa yang mendorong agar asumsi dan sasaran pembangunan pada RAPBN mengejar target RPJMN 2020-2024? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Kenapa KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menargetkan pertumbuhan PDB perikanan rata-rata berada di angka 4,00-5,00 persen.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Mengapa DPR mendukung pengembangan Atase Kepolisian untuk membantu PMI? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
Ini dikarenakan konsumsi rumah tangga di level masyarakat menengah ke bawah pada tahun ini masih banyak bergantung kepada kebijakan pemerintah. Seperti hal nya bantuan sosial (bansos) dan belanja pemilihan umum (Pemilu) Presiden 2019.
"Artinya kalau 2019 tidak ditopang bansos dan pemilu bisa jadi di bawah outlook 5 persen. Di 2020 kebijakan bansos akan berkurang dan tidak ada momentum pemilu," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8).
Dengan kondisi tersebut, Anggota Fraksi Golkar ini khawatir tahun depan pemerintah tidak banyak memiliki momentum yang dapat mendorong angka konsumsi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke bawah. "Memang masih ada pilkada serentak, tapi apakah akan menopang sama seperti pemilu?," katanya.
Sementara dari sisi konsumsi rumah tangga masyarakat kelas menengah ke atas, dia menilai tren pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Hal ini tercermin dengan stagnannya pertumbuhan di sektor properti.
"Artinya di kelas menengah ke atas ada problem konsumsi rumah tangga," katanya.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2019 sebesar 5,05 persen (year on year/yoy). Sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2019 sebesar 5,07 persen.
Baca juga:
Dorong Pertumbuhan Ekonomi di 2020, BI Buka Peluang Turunkan Suku Bunga
Menko Darmin Sebut Ibu Kota Baru Punya Potensi Ekonomi Bagus, Ini Sebabnya
5 Sektor Investasi Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI
5 Kebijakan BI Genjot Pertumbuhan Ekonomi
Menkeu Nilai Penurunan Suku Bunga Acuan BI Perlu Agar Ekonomi RI Bisa Tetap Maju
5 Program Jokowi Genjot Ekonomi di Papua