Anggota DPR: Proses Vaksinasi Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional
Sekarang pemerintah melakukan upaya yang sangat serius dalam penanganan pandemi, baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Untuk kesehatan, Indonesia dinilai cepat dalam melakukan vaksinasi.
Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa tren pemulihan ekonomi nasional Indonesia saat ini sudah mulai membaik. Hal itu seiring dengan proses vaksinasi yang telah dan terus dilakukan pemerintah kepada masyarakat Indonesia.
"Salah satu penyebab utama dari krisis kita saat ini adalah pandemi, dan pandemi inilah sebenarnya yang harus kita tangani dulu. Dan saya bersyukur pemerintah dalam perjalanan setahun kita itu menghadapi pandemi ini sudah mulai kelihatan trennya," kata Misbakhun dalam Webinar Menakar Efektivitas Stimulus Ekonomi, Selasa (4/5).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Kapan vaksin DBD diberikan? Dengvaxia diberikan dalam tiga dosis yang disuntikkan secara terpisah selama 12 bulan.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
Bahkan katanya, sekarang pemerintah melakukan upaya yang sangat serius dalam penanganan pandemi, baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Untuk kesehatan, Indonesia dinilai cepat dalam melakukan vaksinasi.
"Sudah mulai kita rasakan saat ini kita masuk negara 10 besar yang vaksinasinya itu berjalan dengan sangat signifikan. Indonesia persentasenya itu sudah masuk kepada peringkat kesembilan, 17 juta rakyat Indonesia sudah dilakukan upaya vaksinasi," ujarnya.
Menurut Misbakhun, penanggulangan di sisi kesehatan menjadi kunci utama untuk pemulihan ekonomi. Diharapkan setelah vaksinasi menyeluruh, masyarakat masih tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah terjadinya gelombang covid-19.
"Kita lihat di Indonesia target vaksinasi ada 181 juta. kalau sudah 181 juta ini kita harapkan bisa ketemu herd immunity," ujarnya.
Tujuan Vaksinasi
Misbakhun berpendapat, tujuan vaksinasi adalah mendorong masyarakat agar percaya diri kembali dan berani bersosialisasi. Dengan bersosialisasi secara otomatis tingkat konsumsi masyarakat juga akan meningkat.
"Dengan bersosialisasi masyarakat mempunyai keberanian untuk melakukan konsumsi dan kemudian mengalirnya sektor riil dan menjadi salah satu kunci utama kita untuk kemudian melakukan normalisasi. Kalau kita lihat dari tren sebenarnya konsumsi masyarakat mulai naik," ungkapnya.
Konsumsi masyarakat mulai naik ini merupakan hasil upaya pemerintah dalam menyalurkan berbagai stimulus, misalnya stimulus bantuan sosial, di bidang kesehatan, korporasi, stimulus untuk bidang fiskal perpajakan hingga stimulus transfer daerah.
"Apakah ini efektif? Tentunya ini termasuk bagian dari itu kalau saya sampaikan dengan bantuan sosial masyarakat mempunyai alokasi uang yang bisa membantu konsumsi mereka walaupun nilainya kecil. Pemerintah memberikan subsidi listrik dan sebagainya," ujarnya.
Begitupun bantuan sektor usaha seperti KUR, subsidi bunga KUR di mana UMKM itu didorong oleh pemerintah dengan banyak sekali stimulus.
"Memang kita harus mendetailkan efektivitasnya seberapa kuat, walaupun lonjakan penjualan indek itu masih kecil kemudian indek keyakinan Konsumen juga masih kecil tapi kelihatannya itu kan sudah mulai memberikan dampak terhadap pendangkalan ekonomi kita," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)