Anggota DPR: Tak Benar Pembangunan Infrastruktur Pakai Dana BPJS
Pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km. Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni membantah bahwa dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Masyarakat diminta cerdas mengonsumsi informasi yang bertujuan memecah belah bangsa, terlebih menjelang Pemilu Serentak 2019.
"Saya pastikan itu hoax," tandas Sahroni saat merespon pertanyaan warga seputar penggunaan dana BPJS untuk pembangunan infrastruktur, Rabu (27/2).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat? Untuk itu, mereka melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif yang mengandalkan teknologi dan digitalisasi.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Kenapa BPJS Kesehatan meluncurkan inovasi baru? Seiring dengan bertambahnya jumlah peserta JKN, BPJS Kesehatan memandang perlu dilakukan transformasi terhadap mutu layanan.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan mempermudah akses bagi peserta JKN? Inovasi berbasis digital dihadirkan BPJS Kesehatan Ia menjelaskan, sejumlah inovasi berbasis digital yang dihadirkan BPJS Kesehatan demi memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN antara lain meliputi BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA), dan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA).
Mantan Anggota Komisi XI ini menuturkan, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km. Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.
Di sektor udara, pemerintah juga membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis. Demikian halnya di sektor laut membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, serta pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat.
"Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa," kata Sahroni.
Untuk merealisasi pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp 4.700 triliun.
Sahroni merinci sumber pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor asing dan utang luar negeri.
"Kontribusi dari APBN sebanyak 41,3 persen atau sebesar Rp 1.941 triliun. Kemudian BUMN sebesar 22 persen atau 1.034 triliun, dan kontribusi swasta sebesar 36,7 persen atau senilai Rp 1.725 triliun. Jadi nggak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Sahroni lebih jauh mengingatkan masyarakat untuk cerdas dan bijak mencerna informasi dari sosial media yang kerap dipertanyakan validitas datanya. "Seringkali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari bapak dan ibu kita bijak mencerna informasi," imbuhnya.
Hal senada disampaikan Sahroni di Kompleks UKA Rt 16 Rw 08, Koja, Jakarta Utara. Dia mengingatkan masyarakat berkoordinasi dengan perangkat RT atau RW untuk mencari solusi atas tersendatnya pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak jalan, KJP, BPJS dan ragam persoalan lainnya.
Baca juga:
Indef: Pembangunan Infrastruktur Belum Berdampak Pada Investasi
Pembangunan Infrastruktur Jadi Stimulus Pertumbuhan Suplai Hunian
Ditargetkan Rampung April 2019, Pengerjaan Tol Cijago Seksi II Dikebut
Dibiayai Rp 301 Miliar dari APBN, Stadion Manahan Bakal Jadi Miniatur GBK
Bupati Harap Klaten Ambil Andil Rest Area di Tol Solo-Yogja