Anindya Bakrie: Dunia Usaha Tetap Percaya Pemerintah Meski Ekonomi RI Deflasi 5 Kali berturut-turut
Anindya meyakini bahwa pemerintah bisa menghadapi kondisi ekonomi saat ini yang mengalami deflasi.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Versi Munaslub, Anindya Bakrie menegaskan bahwa pengusaha tetap percaya kepada pemerintah meskipun Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut.
Anindya meyakini bahwa pemerintah bisa menghadapi kondisi ekonomi saat ini yang mengalami deflasi. Tercatat pada September 2024, RI kembali deflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan.
- Daya Beli Masyarakat Melemah, Kenaikan Upah Buruh 10 Persen di 2025 Dinilai Wajar
- Deflasi 5 Bulan Berturut-Turut, Begini Cara Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat
- Ekonomi RI Deflasi Lima Bulan Berturut-turut, BPS Singgung Krisis Ekonomi 1999
- Kondisi Ekonomi 2024 Masih Suram, Sri Mulyani Bongkar Penyebabnya
"Tadi Pak Menko juga bercerita dengan deflasi dan inflasi. Intinya ada yang volatile, ada yang poor. Nah selama semua itu dijaga dengan baik, tentu dari sisi dunia usaha tetap percaya dengan pemerintah," kata Anindya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (2/10).
Menurutnya, hingga kini laju inflasi di Indonesia masih terkendali. Hal itu merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
"Terutama dengan tim khusus yang dibuat dan diketuai oleh Pak Menko untuk menjaga inflasi. Dan sampai sekarang ini kita lihat masih under control,” ujarnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pada September 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,93.
Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,57 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,18 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,60 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,08 persen.
Kemudian, kelompok kesehatan sebesar 1,69 persen; kelompok transportasi sebesar 0,92 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,55 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,94 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,25 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,25 persen.
Kata Menko Airlangga
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, merespon terkait deflasi yang dialami Indonesia secara 5 bulan berturut-turut. Tercatat pada September 2024, RI kembali deflasi sebesar 0,12 persen secara bulanan.
Airlangga menjelaskan, Pemerintah memang berkomitmen untuk menekan inflasi. Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.
Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
"Baru-baru ini memang sering media memplesetkan inflasi dan deflasi. Karena inflasi yang utama bagi pemerintah adalah core inflation. Kalau core inflation nya tumbuh berarti ekonominya tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh 5 persen core inflation tumbuh. Yang diperangi oleh pemerintah adalah volatile food," kata Airlangga dalam Sarasehan Kadin: ‘Dinamika Ekonomi 2024 dan Optimisme Masa Depan Indonesia', di Menara Kadin, Rabu (2/10).
Sebab volatile food merupakan sumber inflasi yang harus diwaspadai. Dilansir dari laman Bank Indonesia, volatile food adalah inflasi yang dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok barang, seperti bahan makanan. Hal-hal yang bisa membuat harga bergejolak tiba-tiba, yaitu musim panen, gangguan alam, dan faktor perkembangan harga pangan domestik dan internasional.
Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengendalikan volatile food melalui sinergi pengendalian inflasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
"Volatile food ini diperangi melalui TPIP. Nah, kebetulan tim pengendali inflasinya itu ketuanya Menko ekonomi. Wakilnya Gubernur BI. Jadi volatile food itu kita bisa jaga karena antar daerah pun kita kontrol," ujarnya.
Dengan demikian, kata Airlangga, deflasi yang terjadi saat ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Pusat dan daerah dalam mengendalikan volatile food. Sebagai contoh, Pemerintah telah melakukan impor beras untuk menjaga stok beras dalam negeri.
"Jadi kalau kita bilang inflasinya turun ke deflasi. Ya ini karena ada extra effort oleh pemerintah menurunkan volatile food. Salah satu misalnya untuk beras kan pemerintah juga melakukan importasi beras untuk menjaga stok beras. Jadi itu adalah kerja-kerja pemerintah. Dan tentunya inflasi ini perlu dijaga dalam range yang 2,5 plus minus 1 persen," pungkasnya.