Atasi ketimpangan, Jokowi luncurkan kebijakan pemerataan ekonomi
Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi ketimpangan antara daerah. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan guna mendorong ekonomi di daerah-daerah. Pemerintah akan memfokuskan pada empat program Quick Wins yang memiliki dampak paling besar untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat.
Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi ketimpangan antara daerah. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan guna mendorong ekonomi di daerah-daerah.
"Hari ini saya umumkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan dan SDM," kata Presiden Joko Widodo saat meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dan Reforma Agraria di Boyolali, Sabtu (22/4)..
Pemerintah akan memfokuskan pada empat program Quick Wins yang memiliki dampak paling besar untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat. Kebijakan ini menitikberatkan pada Reforma Agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan serta ritel modern dan pasar tradisional.
KPE memiliki tiga pilar utama, meliputi lahan, kesempatan, dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dimaksudkan agar kebijakan pemerintah dapat diharmonisasikan menjadi satu desain kebijakan yang koheren dan efektif dalam mengurangi ketimpangan yang berbasis pemerataan ekonomi.
Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat. Pilar Pertama berdasarkan lahan akan mencakup reforma agraria dan perhutanan sosial, pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan, perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas, perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan dan nelayan serta petani budidaya rumput laut.
Sementara, pilar kedua berdasarkan kesempatan akan menyasar permasalahan sistem pajak, manufaktur dan informasi teknologi, perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional, serta pembiayaan dengan dana pemerintah.
Terakhir atau pilar ketiga yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ditargetkan untuk menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan KPE ini dibuat karena profil perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan antisipasi pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang juga mampu mengurangi ketimpangan di masyarakat.
"Saya optimistik pertumbuhan ekonomi nasional akan terus meningkat. Untuk itu kita perlu merancang kebijakan pemerataan ekonomi agar terwujud transformasi ekonomi-sosial yang berkualitas," kata Darmin.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa tujuan utama dari sambutan Presiden Jokowi? Kepala Negara berharap para tamu menikmati jamuan hidangan dan pertunjukkan khas Indonesia yang telah disediakan. “Terima kasih atas partisipasinya. Saya berharap semangat malam ini dapat membawa kita untuk bekerja bersama berbagi akses air bersih dan sanitasi untuk semua orang,” kata Joko Widodo.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca juga:
Atasi kesenjangan ekonomi RI, MUI gelar Kongres Ekonomi Umat
Jokowi sebut ekonomi Indonesia tumbuh positif di tengah resesi dunia
Aturan LHK resahkan pekerja industri pulp dan kertas
Freeport dapat izin ekspor konsentrat selama 1 tahun
Selain Yogyakarta, Jateng juga dapat CSR Rp 36 miliar dari BUMN
Peduli lingkungan, KKP rancang budidaya ikan berbasis ekosistem
4 Fakta 'buah tangan' Mike Pence untuk RI, lewati dana Raja Salman