Awasi Potensi Kerugian Proyek Jagung
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengapresiasi upaya pengawasan terhadap potensi kerugian negara pada proyek budi daya jagung.
Polemik soal data dan stok jagung dalam negeri masih terus berlanjut. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki jumlah stok jagung yang cukup. Oleh karena itu, pemerintah memilih jalan keluar untuk mendatangkan jagung dari luar, untuk memenuhi kebutuhan peternak mandiri.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengapresiasi upaya pengawasan terhadap potensi kerugian negara pada proyek budi daya jagung.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
"Jika memang ada dugaan merugikan negara, sebaiknya segera proses menurut ketentuan hukum," katanya dikutip dari Antara, Jumat (14/12).
Dia setempat mengapreasiasi kepolisian Banten yang telah memanggil beberapa saksi untuk mengungkap adanya dugaan korupsi ini. Asep berharap polisi terus maju dalam penanganan kasus tersebut. Kalau perlu, memeriksa pejabat terkait.
DPRD mendukung kepolisian untuk mengusut tuntas dan menyelesaikan dengan cepat kasus potensi kerugian ini.
Bahkan, sudah mengirim surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). Namun, dia belum tahu perkembangan lebih lanjutnya. "Saya sudah mendengar beberapa orang yang dipanggil," katanya.
Menurut dia, program ini merupakan proyek nasional yang dibiayai oleh APBN. Permasalahannya, dalam proyek ini kontrak yang disiapkan untuk lahan jagung sejumlah 180 hektare. Namun, penerapannya tak mencapai angka yang telah disepakati.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Suhada juga mengapresiasi langkah yang diambil penyidik Polda Banten. "Ini adalah waktu yang tepat bagi Polda untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi," kata Suhada.
Dia mengatakan peringatan Hari Antikorupsi pada tanggal 9 Desember 2018 harus menjadi pemantik seluruh unsur bersama-sama mendorong penanganan berbagai kasus korupsi di Banten.
"Jika tidak, jangan harap korupsi bisa diminimalisasi. Salah satu kunci utamanya adalah penegakan hukum," ucap Suhada.
Baca juga:
Malaysia Pelajari Keberhasilan Program Peningkatan Populasi Sapi di Indonesia
Pengamat: Kritik Data Pangan dan Anggaran Kementan Salah Alamat
20 Ribu Ha Sawah Petani di Karawang Diasuransikan, Petani: Kami Tidak Resah Lagi
Menteri Amran Bawa Kementan Raih Tiga Penghargaan di Ajang TOP IT & TELCO 2018
Indonesia-Taiwan Kerja Sama Berdayakan Petani
Jalankan Program Strategis, Produksi Pajale Meningkat Lima Tahun Terakhir