Bahlil Ungkap 2 Kementerian jadi Biang Kerok Sistem OSS Belum Maksimal
Tersendatnya sistem tersebut karena masih ada 2 kementerian yang belum terkoneksi dengan OSS.
Tersendatnya sistem tersebut karena masih ada 2 kementerian yang belum terkoneksi dengan OSS.
Bahlil Ungkap 2 Kementerian jadi Biang Kerok Sistem OSS Belum Maksimal
2 Kementerian Ini jadi Biang Kerok Sistem OSS Belum Maksimal
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui sistem Online Single Submission (OSS) masih belum maksimal.
OSS atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Anies Ungkap Plesetan dari KPR: 'Kapan Punya Rumah', Saking Susah Urusnya
- Simak, Sederet Kementerian Ini Buka Lowongan CPNS 2023 Khusus Lulusan SMA/Sederajat
- Rumah Menteri di IKN Nusantara Bisa Dihuni Pertengahan 2024, Luas Tanah 1.000 Meter Persegi
- Luhut soal OTT KPK: Ngapain Bangsa Ini Pamer-Pamer Tangkap Tangan, Bangga Lihat Itu?
"OSS sudah jalan, tapi memang belum maksimal, masih ada yang harus diselesaikan," kata Bahlil dalam acara Anugrah Layanan Investasi (ALI) 2023, Rabu (8/11).
Bahlil mengungkapkan tersendatnya sistem tersebut karena masih ada 2 kementerian yang belum terkoneksi dengan OSS.
Mereka adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Ini domainnya ada di ATR/BPN dan Kemendagri yang harusnya sistem terkoneksi dengan kita," kata Bahlil.
Meski begitu, Bahlil enggan menyalahkan dua kementerian tersebut. Dia malah bilang kendala kementerian tersebut belum terkoneksi karena salah dirinya.
"Tapi itu kita jangan saling menyalahkan, kalau salah itu salah Menteri Investasi," ucap Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil pernah menyatakan mengalami kesulitan dalam meningkatkan sistem OSS.
Alasannya, tambahan anggaran yang diajukan Bahlil sebesar Rp800 miliar ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Padahal, anggaran tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan sistem OSS.
Sehingga sistem OSS masih mengalami kendala.
merdeka.com
"Kami ajukan adanya tambahan anggaran Rp800 miliar untuk membangun OSS, namun karena tak ada tambahan anggaran maka OSS tidak bisa kami sempurnakan,"
ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, beberapa waktu lalu.