Banggar DPR Beberkan Pekerjaan Rumah Pemerintah 2022
Badan Anggaran DPR RI meminta kepada pemerintah agar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2022 realistis. Artinya tidak hanya sekedar baik secara konseptual, tetapi secara implementatif juga harus mampu menjadi acuan serta panduan pembangunan nasional di 2022.
Badan Anggaran DPR RI meminta kepada pemerintah agar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2022 realistis. Artinya tidak hanya sekedar baik secara konseptual, tetapi secara implementatif juga harus mampu menjadi acuan serta panduan pembangunan nasional di 2022.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan, RKP juga hendaknya mampu menyaksikan program kerja antar Kementerian Lembaga sekaligus menghubungkan pembangunan yang dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Mengapa PNM bekerjasama dengan World Bank dan Kementerian PUPR? Semua kami lakukan untuk, lagi-lagi, mensejahterakan nasabah kami dengan cara yang berkelanjutan. Tidak hanya dalam modal finansial dan sosial, dukungan infrastruktur seperti ini juga pelan-pelan kami dorong. Teman-teman dari World Bank di sini juga bukan untuk semata-mata memberikan validasi internasional, tetapi menselaraskan kembali aksi PNM agar sesuai dengan agenda keberlanjutan nasional dan internasional," ungkap Direktur Operasional PNM Sunar Basuki.
"Penyusunan RKP dan prioritas anggaran RAPBN Tahun 2022 juga harus mengutamakan prinsip inklusivitas pemulihan ekonomi yang digagas. Dalam RKP harus senantiasa mengedepankan keterpaduan dan keberlanjutan atau sustainability agat output dan outcome yang ingin dicapai dapat terwujud tepat sasaran dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat," kata Ibas dalam Rapat Panja dengan Pemerintah, Rabu (16/6).
Adapun beberapa permasalahan struktural masih menjadi pekerjaan rumah antara lain kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya produktivitas dan daya saing, serta birokrasi institusi dan regulasi yang tidak efisien rumit dan belum bebas dari praktik pengolahan terutama korupsi.
Selanjutnya kata Ibas, reformasi struktural harus mampu menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi, perbaikan iklim investasi birokrasi dan kelembagaan serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial.
"Perbaikan iklim investasi perlu juga dilakukan melalui perbaikan infrastruktur ekonomi untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang seringkali menjadi akar masalah dan rendahnya investasi," jelasnya.
Ibas mengingatkan kebijakan yang tertuang di dalam RKP 2022 merupakan sebuah keberlanjutan dari proses pembangunan yang sudah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJMN tahun 2020-2024. Oleh karena itu penyusunan RKP dan prioritas anggaran APBN 2022 tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus selaras dengan kondisi ekonomi makro dan kebijakan fiskal di 2022.
"Bahkan kondisi pada pandemi Covid-19 jangan sampai menyurutkan upaya kita untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 menjadi negara maju berpendapatan tinggi dan tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah," jelasnya.
RKP 2022 Harus Mampu Menjawab Tantangan
Putra dari Presiden SBY tersebut juga menekankan bahwa tema RKP 2022 yang disusun atau diusung adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Tema tersebut harus mampu menjawab tantangan yang sedang dihadapi dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19.
"Kita berharap tahun 2022 merupakan tahun pertama lepasnya tekanan dari pandemi Covid-19 dan merupakan transisi bagi penetapan ekonomi nasional kondisi fiskal tahun 2023," jelasnya.
RKP 2022 hendaknya, kata Ibas harus mencerminkan kuatnya upaya pemerintah untuk melanjutkan program pemantapan pemulihan ekonomi nasional, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial yang bersifat inklusif, penyaluran subsidi yang tepat sasaran dan tepat guna berbasis data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS untuk memperkuat keadilan sosial, mendorong pemulihan dunia usaha khususnya Ultra mikro dan UKM, serta mendukung program-program pro rakyat yang mengangkat kehidupan masyarakat.
"Kami berharap selain memberikan penekanan kepada pemantapan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat kita harus tetap konsisten untuk melaksanakan reformasi struktural secara lebih optimal mengingat kita masih memiliki masalah struktural yang harus diatasi segera," sebutnya.
(mdk/bim)