Bank Indonesia akan tertibkan money changer tanpa izin
Bank Indonesia akan tertibkan money changer tanpa izin. Hingga hari ini masih ada beberapa indikasi beroperasinya money changer tanpa izin di wilayah Sulsel, di Kota Makassar khususnya. Padahal jasa penukaran uang asing harus izin Bank Indonesia.
Hingga hari ini masih ada beberapa indikasi beroperasinya money changer tanpa izin di wilayah Sulsel, di Kota Makassar khususnya. Padahal untuk Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank atau money changer itu harus se-inzin Bank Indonesia berdasarkan amanah UU RI No 7 tahun 2011 tentang mata uang.
Demikian diungkap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Wiwiek Sisto Widayat yang dikonfirmasi, Sabtu, (4/2). Kata Wiwiek, dari hasil pengamatan selama ini masih terpampang dengan jelas informasi lapak penukaran mata uang asing di beberapa tempat usaha.
"Memang ada indikasi seperti di perusahaan-perusahaan travel, hotel masih melakukan penukaran. Persisnya bukan penukaran memang tapi saat bertransaksi melakukan uang non rupiah seperti uang sewa kamar atau ongkos umroh. Padahal sesuai aturan berdasarkan UU No 7 tahun 2011 itu, semua transaksi harus menggunakan rupiah," ujarnya seraya menambahkan, money changer yang resmi saat ini masih sekitar 4 atau lima money changer.
Tindakan yang akan dilakukan dengan masih ditemukannya indikasi seperti itu, tambah Wiwiek lagi, akan dilakukan penertiban dengan memanggil pelaku usaha tersebut dan diberikan sosialisasi.
Dulu, kata kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Sulsel ini, di depan resepsionis hotel jelas terpampang papan informasi nilai-nilai kurs. Saat ini memang sudah berkurang hal tersebut hanya saja indikasinya masih ada, tidak boleh over seperti itu terhadap mata uang asing. Olehnya akan segera dilakukan penertiban.
"Kepada masyarakat kalau melihat money changer yang tidak resmi itu segera disampaikan ke kami," tandas Wiwiek Sisto Widayat.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Di mana Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat digelar? Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan, OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bank Indonesia dan 14 Lembaga Jasa Keuangan menggelar Pasar Keuangan Rakyat (PKR) yang dilaksanakan pada 27-29 Oktober 2023 di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.
-
Di mana Perpustakaan Bank Indonesia di Surabaya berada? Perpustakaan ini terletak di tengah kota, tepatnya di Jalan Taman Mayangkara, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
-
Apa yang dipesankan anggota DPR RI kepada BI terkait penukaran uang jelang lebaran? Sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat, dimana ketika menjelang lebaran kebutuhan penukaran uang terus meningkat. Untuk itu, BI perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tata cara dan mekanisme untuk penukaran uang tersebut. Terutama mengenai lokasi penukaran uang tersebut. Supaya masyarakat lebih memilih untuk menukar di tempat penukaran resmi dibandingkan jasa penukaran yang sering ditemui di pinggir jalan yang rawan pemalsuan,” ungkap Puteri.
-
Kapan Achsanul Qosasi mengembalikan uang ke Kejagung? “Pada hari ini, 16 November 2023 pukul 17.00 WIB sore, tim penyidik Kejagung Tindak Pidana Khusus telah berhasil mengupayakan pengembalian sejumlah uang, yaitu tepatnya sebesar 2.021.000 USD dari saudara AQ dan saudara SDK yang kami terima melalui pengacara yang bersangkutan,” tutur Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2023).
Baca juga:
BI siapkan Rp 2 M & kapal KRI Beladau layani penukaran uang di Kepri
Demi tukarkan uang, warga India rela bermalam di depan bank
BI catat 612 money changer di Indonesia tak berizin
BI dan pemerintah siapkan enam strategi jaga inflasi 2017 rendah
BI temukan 2.288 lembar upal di Sulsel, terbanyak dari Makassar