Bappenas Luncurkan Program Hitung Dampak Kekayaan Alam ke Perekonomian RI
Kementerian PPN/Bappenas hari ini meluncurkan produk hasil kegiatan Waves fase I, yang merupakan program kerjasama pemerintah dengan Bank Dunia dalam melakukan penghitungan neraca Sumber Daya Alam (SDA). Program ini sangat diperlukan karena selama ini Indonesia belum pernah melakukan penghitungan SDA secara keseluruhan
Kementerian PPN/Bappenas hari ini meluncurkan produk hasil kegiatan Waves fase I, yang merupakan program kerjasama pemerintah dengan Bank Dunia dalam melakukan penghitungan neraca Sumber Daya Alam (SDA). Program ini sangat diperlukan karena selama ini Indonesia belum pernah melakukan penghitungan SDA secara keseluruhan.
"Kita perlu menghitung berapa sih SDA yang kita miliki, apa saja yang kita miliki, apa fungsinya, di mana itu berada karena negara kepulauan kita harus tahu di Sumatera di Jawa," kata Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Arifin Rudiyanto dalam acara peluncuran di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (26/7).
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
-
Kenapa BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Danamon berkolaborasi? Hal ini merupakan bagian dari komitmen keduanya untuk memberikan kemudahan bagi pekerja dan pemberi kerja dalam mengakses layanan jaminan sosial ketenagakerjaan.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Dimana penandatanganan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Mandiri Taspen dilaksanakan? Kerjasama tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani langsung oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia dan Direktur Bisnis Bank Mantap Maswar Purnama bertempat di Grha BPJAMSOSTEK Jakarta, Jum’at (29/12).
-
Bagaimana BPS berperan dalam penyusunan kebijakan pemerintah? BPS memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan data statistik yang akurat dan terpercaya. Serta dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah, dan dalam menunjang kepentingan masyarakat umum.
Arifin mengungkapkan, Indonesia menjadi satu dari 20 negara yang tergabung dalam program Waves bersama Bank Dunia tersebut. "Proyek Waves ini kerjasama dengan BPS dengan Bappenas dan Kemenkeu dan kementerian lain mengembangkan sistem ini. Sistem menghitung neraca atau menghitung SDA yang kita miliki sekaligus nilai ekonominya," ujarnya.
Data Waves tersebut, nantinya digunakan dalam menyusun rencana pembangunan nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang. "Kita akan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jadi tidak ada lagi nanti pertentangan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan," ujarnya.
Saat ini, kata dia, BPS telah memiliki program serupa, namun dengan adanya kerjasama tersebut metodologi yang digunakan menjadi berstandar global, sehingga nantinya bisa diperbandingkan dengan data negara lain. Data ini, selanjutnya dijadikan dasar untuk membuat perencanaan sekaligus sebagai instrumen untuk memonitor pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
Misalnya, ketika angka pertumbuhan ekonomi meningkat sekian persen maka harus diketahui pula dampak lingkungan yang terjadi. Sehingga pertumbuhan ekonomi nantinya tidak akan menjadi kontradiktif dengan kelestarian lingkungan.
Dia menjelaskan, pembangunan yang terus dilakukan memang akan menggenjot angka pertumbuhan ekonomi. Namun di lain pihak, daya tampung dan daya dukung lingkungan bisa tergerus sebab banyak lahan pertanian disulap menjadi kawasan lain misal industri atau jalan tol.
Dengan adanya data Waves, hal seperti itu akan dapat diminimalisir. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan tetap sejalan dengan kelestarian lingkungan dan SDA yang tetap terjaga.
"Jadi kita bisa melihat dalam jangka panjang nanti kalau ada satu saja dari ekosistem kita yang rusak atau apa, kita punya semacam early warning sistem sistem peringatan dini oh kita tidak bisa terus menerus seperti ini, kita harus perhatikan daya dukung daya tampungnya misalnya," tutupnya.
Baca juga:
Rayakan HUT Ke-53 Kementerian Koordinator Perekonomian, Ini Pesan Menko Darmin
Pekerjaan Berat Menteri Jokowi di Lima Tahun ke Depan
IMF Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Global, Ini Respons Sri Mulyani
Menko Darmin Optimis Pertumbuhan Ekonomi Masih 5 Persen di 2019
Pertumbuhan Ekonomi Dalam RPJMN 2020-2024 Ditarget Capai 6 Persen
Semester I-2019, OJK Catat PMI Manufaktur dan Ekspor RI Masih Melambat