Bappenas Teken MoU Pembangunan Rendah Karbon dengan Papua Barat
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brojonegoro menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Provinsi Papua Barat mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brojonegoro menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Provinsi Papua Barat mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Sebelumnya, ada tiga provinsi yang telah menandatangani MoU ini, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Setelah penandatangan MoU ini, Papua Barat menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 15 persen terhadap business as usual baseline emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 2020. Nantinya akan ada empat hal yang menjadi fokus utama dalam kerjasama ini.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Bantuan apa yang disalurkan Kementan untuk masyarakat Papua? Kementan merespons cepat adanya cuaca ekstrem yang mengakibatkan 6 warga Puncak Papua meninggal dunia. "Kami sampaikan terimakasih karena kementan memberi bantuan terhadap masyarakat terdampak cuaca ektrem secara cepat. Saya kira ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di tiga distrik yang terdampak yaitu Agandugume, Lambewi dan Oneri," ujar Darwin di Posko Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Puncak, Jalan Haetubun Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Senin (7/8).
-
Kenapa situasi baku tembak di Papua semakin memanas? Anggota Brimob dan TNI pun kerap terlibat baku tembak dengan para teroris di Papua yang semakin lama mulai berani menyerang TNI dan Polri yang berjaga di sana.
-
Kenapa papeda dihargai tinggi oleh masyarakat Papua? Karena sagu dan papeda dianggap sebagai makanan yang istimewa, masyarakat Papua saat itu menganggapnya sebagai penemuan yang spesial.
-
Apa saja yang menjadi kendala dalam pendistribusian logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki. Diakui, salah satu kabupaten di Papua yang alokasi untuk distribusi logistik tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai Rp10 miliar, karena selain untuk carter atau sewa pesawat atau heli, juga perahu motor dan harus dipikul dengan berjalan kaki selama sekitar tiga hari.
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
"Empat fokus tersebut di antaranya penyiapan integrasi kebijakan PRK di provinsi, penyusunan dokumen Rencana PRK Daerah, penguatan sistem online Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) PRK, serta dukungan penyiapan kegiatan PRK di Papua Barat," kata Bambang di Jakarta, Selasa (18/6).
Program PRK ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Untuk itu, Bambang akan mendorong pelaksanaan aksi penurunan emisi GRK sebagai bagian yang terintegrasi, tidak terpisahkan, dan dilaksanakan secara seimbang dengan pembangunan ekonomi dan sosial.
Tidak hanya itu, nantinya akan ada beberapa kebijakan seperti penurunan laju deforestasi dan peningkatan reforestasi hutan, peningkatan penggunaan energi terbarukan yang menggantikan energi fosil, efisiensi energi, peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi pertanian, serta efisiensi pemanfaatan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan yang akan terus ditingkatkan demi terjalankannya program ini.
Bappenas juga akan selalu melakukan inklusi dan pendampingan perencanaan PRK secara intensif untuk pemerintah provinsi. Akan ada beberapa provinsi yang menjadi percontohan. Dengan hal ini Bappenas berharap PRK dapat segera diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia.
Reporter: Ayu Lestari
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemerintah Gandeng Inggris Kembangkan Pembangunan Rendah Karbon
Bos Bappenas: Biaya Pemindahan Ibu Kota Masuk Anggaran Tahun 2021
Bappenas Sebut 2020 RI jadi Negara Berpendapatan Menengah ke Atas
Pemindahan Ibu Kota Telan Anggaran Rp 466 Triliun, Berikut Rinciannya
Bos Bappenas Optimis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal-II 2019 Lebih Tinggi
Bos Bappenas Tegaskan Penentuan Lokasi Ibu Kota Baru Dilakukan Tahun Ini