Beda Cara Indonesia dan Vietnam Dongkrak Daya Beli Masyarakat Lewat PPN
Dalam kasus barang atau jasa dikenakan tarif PPN yang berbeda.
Pemerintah Vietnam memutuskan untuk memperpanjang pengurangan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 2 persen untuk barang dan jasa tertentu hingga akhir Juni 2025. Dengan ini, tarif berlaku PPN di Vietnam hanya dipatok sebesar 8 persen dari sebelumnya 10 persen.
"Vietnam resmi memperpanjang pengurangan PPN sebesar 2 persen hingga akhir Juni 2025 pada tanggal 30 November 2024, Majelis Nasional ke-15 mengesahkan Resolusi Sidang ke-8, yang menetapkan untuk terus mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kelompok barang dan jasa yang ditentukan," tulis Vietnam-Briefing dilansir Kamis, (12/12).
- Apindo Kritik Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah, Dianggap Hanya Menggeser Masalah ke Pengusaha
- Tarif PPN Indonesia Ternyata Paling Tinggi se-ASEAN, Ini Datanya
- Daftar Barang dan Jasa Bakal Kena Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Mulai 2025
- PPN Naik Jadi 12 Persen, Hidup Masyarakat Kelas Menengah Semakin Sulit
Sebelumnya, Vietnam telah memperpanjang pengurangan PPN dari 10 persen menjadi 8 persen hingga 31 Desember 2024, sebagaimana diuraikan dalam Keputusan 94/2023/ND-CP sesuai dengan Resolusi No. 110/2023/QH15.
Berdasarkan Resolusi 142/2024/QH15, Pemerintah Vietnam menerbitkan Keputusan 72/2024 pada 30 Juni, yang memberikan pedoman pelaksanaannya, yang mulai berlaku sejak 1 Juli dan akan tetap berlaku hingga akhir 2024.
Kebijakan pengurangan PPN sebesar 2 persen akan berlaku secara seragam di semua tahap impor, manufaktur, pemrosesan, dan perdagangan untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat.
Bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan metode pengurangan untuk deklarasi PPN harus mencantumkan “8 persen” sebagai tarif PPN pada faktur untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat untuk tarif yang dikurangi. Dalam kasus barang atau jasa dikenakan tarif PPN yang berbeda, setiap tarif harus dinyatakan dengan jelas pada faktur.
Jika penjual menerbitkan faktur PPN untuk barang atau jasa yang memenuhi syarat pada tarif PPN normal tanpa menerapkan pengurangan 2 persen, baik penjual maupun pembeli bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan penagihan dan menyesuaikan PPN keluaran dan PPN masukan sebagaimana mestinya.
Pemangkasan pajak terbaru diperkirakan akan mengurangi pendapatan anggaran negara sekitar VND 26,1 triliun (Rp16 triliun) saat diterapkan.
Oleh karena itu, dalam resolusi tersebut, Majelis Nasional menugaskan Pemerintah untuk bertanggung jawab dalam memastikan pendapatan dan menyeimbangkan anggaran negara pada tahun 2025.
Akan tetapi, pemotongan PPN sebesar 2 persen sejak diterapkan pada 1 Januari 2024 terbukti berperan penting dalam mengurangi biaya input bagi bisnis di berbagai sektor di Vietnam.
Pemotongan ini telah mendorong konsumsi domestik, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan mendukung stabilitas ekonomi makro di tengah ketidakpastian global yang sedang berlangsung, termasuk pemulihan yang lambat di negara-negara mitra dagang utama dan gangguan dalam rantai pasokan global.
Pemerintah Naikkan Tarif PPN Jadi 12 Persen di 2025
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemberlakukan pemungutan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang/jasa yang berkategori mewah. Dia menyebut, hal itu merupakan amanat undang-undang.
"Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan. Tapi selektif hanya untuk barang mewah," kata Prabowo saat di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12).
Prabowo menegaskan bahwa penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen tidak akan diperlakukan kepada rakyat kecil.
"Untuk rakyat lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 (2023) Pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut, untuk membela membantu rakyat kecil. Jadi kalau pun naik itu hanya untuk barang mewah," ucap dia.