Beda pengurusan izin investasi Indonesia dengan Vietnam versi Menko Darmin
Darmin mengatakan, selama ini pengurusan izin investasi di Indonesia belum optimal. Para investor dalam negeri dan luar negeri masih mengeluhkan tidak adanya pendampingan yang diberikan oleh pemerintah daerah ketika investor mengurus izin.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menghadiri rapat kerja pemerintah bertema Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah yang dilaksanakan di JIExpo, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Darmin menjelaskan pentingnya mendorong percepatan pelaksanaan berusaha terutama terkait pengurusan izin.
Darmin mengatakan, selama ini pengurusan izin investasi di Indonesia belum optimal. Para investor dalam negeri dan luar negeri masih mengeluhkan tidak adanya pendampingan yang diberikan oleh pemerintah daerah ketika investor mengurus izin.
-
Bagaimana Indra Kenz, Doni Salmanan, dan Wahyu Kenzo mempromosikan investasi bodong mereka? Indra Kenz kerap membuat konten yang memamerkan harta seperti rumah mewah, mobil sport hingga fashion branded.
-
Siapa yang bertemu dengan Airlangga Hartarto saat membahas investasi di Indonesia? Delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta di Jakarta, Senin (28/8).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
"Jadi, kita ingin jelaskan, seperti apa situasi perizinan berusaha di Indonesia. Secara sederhana perizinan Indonesia dikenal oleh para investor baik dalam negeri maupun investor dalam negeri, perizinan itu tidak ada pengawalan sama sekali. Investor datang, dia pergi ke BKPM atau PTSP daerah, ya sudah, dia urus satu per satu. Urus satu, baru yang lain," ujar Darmin di JIExpo, Jakarta, Rabu (28/3).
Darmin melanjutkan, pengurusan izin dengan sistem tersebut juga mengakibatkan kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian tidak mengetahui sejauh mana perkembangan pengurusan izin.
"Jadi ada kecenderungan malah investasi di bidang industri, Menperin enggak tahu sama sekali. Investasi yang kesekian tahun ini, sekarang ada di mana, nyangkut di mana? sedang diproses di pusat atau daerah. Artinya, tidak ada pengawalan. Kita tidak peduli," jelas Darmin.
Darmin juga membandingkan pengurusan izin investasi Indonesia dengan Vietnam. Di mana, Vietnam lebih terbuka dan responsif terhadap investor. Hal ini yang kemudian membuat nilai investasi Vietnam meningkat beberapa tahun terakhir.
"Coba pergi ke Vietnam, tidak akan dibiarkan investor mendatangi kantor pemerintah urus sendiri, mereka pasti ditemani. Mereka yang atur waktunya, mereka antar kalau harus ketemu," jelasnya.
"Itu dia yang dijalankan, sehingga tidak mengherankan investasi di Vietnam jauh lebih tinggi pertumbuhannya dibanding kita, sehingga ekonominya lebih cepat tumbuh dari kita. Juga banyak investasi di Indonesia, pindah ke sana. Kalau dibiarkan, kita akan rugi besar," sambungnya.
Oleh karena itu, Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menegaskan, kemudahan pengurusan izin investasi harus diperbaiki ke depan. Nantinya, dia berharap, investor harus mendapat pengawalan, terkoordinir dan dilakukan secara online.
"Ini harus kita ubah, sehingga perizinan harus ada pengawalan, terkoordinir, online. Itu yang sedang kita siapkan. Makanya, pertama yang diingatkan tolong Bupati atau walikota bentuk satgas yang diperintahkan oleh Perpres 91 tahun 2017. Pedomannya telah kita kirim sejak 5 bulan lalu," tandasnya.
Baca juga:
Sri Mulyani: Disiplin fiskal bukan berarti Indonesia jadi alergi dengan utang
Sri Mulyani sebut utang menjadi alternatif investasi masyarakat
Januari 2018, BPJS-TK investasikan Rp 73 triliun untuk proyek infrastruktur
Buntut kasus kebocoran data, Facebook dituntut ke pengadilan oleh para pemegang saham
Pertama kali digelar, Forum Infrastruktur India-Indonesia tawarkan proyek stategis RI