Debat Cawapres: Cak Imin Bicara Investasi Disalahgunakan & Jadi Beban Baru, Mahfud MD Bilang Sangat Normatif
Salah satu yang ditekankan oleh Cak Imin yakni tentang kepercayaan pasar terhadap pemerintah
Mahfud MD anggap pernyataan Cak Imin normatif
Debat Cawapres: Cak Imin Bicara Investasi Disalahgunakan & Jadi Beban Baru, Mahfud MD Bilang Sangat Normatif
Dalam debat Cawapres, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapatkan pertanyaan tentang cara meningkatkan investasi usaha menengah.
Salah satu yang ditekankan oleh Cak Imin yakni tentang kepercayaan pasar terhadap pemerintah.
Termasuk tentang kepastian hukum yang diberikan untuk terjaga kestabilan usaha di masyarakat.
Menurut Cak Imin, saat ini investasi terlihat tampak tertutup.
Seharusnya, terbuka dan tidak konsetrasi investasi terhadap sektor tertentu saja.
“Agar investasi bisa masuk di kalangan UMKM dan pelaku usaha kecil. Maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi, sekaligus tanggungjawab pemerintah meyakinkan memberi fasilitas,” ujar Cak Imin.
Kemudian, Cak Imin juga menyinggung investasi yang kerap dianggap menjadi beban. Karena tidak terbangunnya kredibiltas pemerintah.
“Lebih penting dari itu, kepastian hukum termasuk jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan, tidak jadi beban baru, kerugian. Kredibilitas pemerintah, hukum harus ditegakkan untuk membangun trust,” ujar Cak Imin.
Pernyataan Cak Imin kemudian ditanggapi oleh Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka. Dia lebih menggaris bawahi tentang koneksitas distribusi pasar.
Gibran juga ingin, para pelaku usaha menengah didampingi dari A sampai Z. Mulai dari proses packaging, branding hingga permodalan.
Sementara Cawapres Nomor urut 03, Mahfud MD mengkritik jawaban Cak Imin tentang meningkatkan investasi pelaku usaha menengah.
“Yang bapak sampaikan tadi sangat normatif seharusnya begitu, seharusnya begitu. Di lapangan pak, investasi sulit loh pak, prosedurnya bertele-tele, ada konflik of interest pejabatnya,” kata Mahfud MD.
Mahfud kemudian membeberkan sejumlah persoalan yang terjadi di dunia usaha dan investasi.
Misalnya, permodalan harus melewati 24 meja untuk mengurus izin.
“UMKM misalnya, perlu 24 meja untuk dapatkan izin UMKM. Instrumen hukum apa yang Pak Muhaimin bisa sediakan untuk menjawab itu semua?” ujar Mahfud
Menjawab itu, Cak Imin mengaku setuju dengan Mahfud MD saat ini birokrasi bertele-tele.
“Sehingga harus kita slepet supaya lebih tepat lagi bagi percepatan izin berbelit. Saya setuju jadi trust hilang,” tutur Cak Imin.
