Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 2.486 triliun di 2024, Paling Banyak untuk Apa?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumumkan bahwa realisasi sementara belanja pemerintah pusat untuk tahun 2024 mencapai Rp2.486,7 triliun.

Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 11 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dan sesuai dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peningkatan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk mendukung berbagai program prioritas serta pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menginformasikan bahwa belanja kementerian dan lembaga (K/L) telah menyerap Rp1.315 triliun, yang setara dengan 100,8 persen dari pagu yang ditetapkan, dengan pertumbuhan yang signifikan mencapai 17,9 persen yoy.

Di sisi lain, belanja non kementerian dan lembaga (non K/L) tercatat sebesar Rp1.171,7 triliun, atau 85,1 persen dari pagu, mengalami pertumbuhan sebesar 7,7 persen yoy.

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program strategis, salah satunya adalah penyaluran bantuan pangan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan alokasi 10 kg beras per bulan.

Penyaluran Bantuan Pangan

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk tahap kedua penyaluran bantuan pangan beras tahun 2023, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Belanja ini juga mencakup pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dan pembayaran subsidi yang mencapai Rp110,6 triliun, termasuk kompensasi energi.

Dalam sektor kesehatan, total belanja pemerintah mencapai Rp194,4 triliun, yang memberikan manfaat kepada 96,7 juta penerima Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Selain itu, sebanyak 55,4 ribu ibu hamil menerima makanan tambahan, dan 4,6 juta ASN, TNI, Polri, serta veteran mendapatkan jaminan kesehatan. Untuk mendukung operasional, sebesar Rp12,8 triliun juga dialokasikan untuk 10.072 Puskesmas di seluruh Indonesia.

Bidang Pendidikan

Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama dengan alokasi anggaran mencapai Rp550,4 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 21,1 juta siswa yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP), 1,1 juta mahasiswa yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta 1,6 juta guru yang menerima tunjangan profesi.

Selain itu, terdapat juga beasiswa LPDP yang diberikan kepada 58.597 mahasiswa. Dengan demikian, sektor pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Di sisi lain, belanja perlindungan sosial (Perlinsos) tercatat mencapai Rp455,9 triliun. Program ini mencakup bantuan bagi 4,2 juta lansia yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH), 353,1 ribu penyandang disabilitas, serta 7 juta anak sekolah yang berasal dari keluarga PKH.

Selain itu, subsidi LPG 3 kg juga diberikan kepada 8,3 juta rumah tangga. Tak hanya itu, pemerintah juga menyalurkan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 4,9 juta debitur, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya peningkatan belanja yang signifikan pada tahun 2024, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Program-program strategis ini diharapkan dapat memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat, serta terciptanya lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

Pajak Mencapai Rp1.932,4 triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa total penerimaan pajak untuk tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,5 persen dibandingkan dengan tahun lalu (year-on-year/yoy).

Informasi mengenai penerimaan pajak ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, dalam konferensi pers APBN KiTa yang berlangsung di Jakarta pada hari Senin, 6 Januari.

Mayoritas dari total penerimaan pajak tahun 2024 berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas, yang tercatat sebesar Rp997,6 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 0,5 persen.

Anggito menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh kinerja positif dari PPh Pasal 21 dan pajak orang pribadi (OP), yang terpengaruh oleh peningkatan gaji, pembukaan lapangan kerja baru, serta aktivitas perdagangan yang semakin aktif.

Di sisi lain, penerimaan dari PPh Migas mengalami penurunan sebesar -5,3 persen yoy, hanya mencapai Rp65,1 triliun. Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencatatkan penerimaan sebesar Rp828,5 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 8,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kontribusi PPh Pasal 21 terhadap total penerimaan pajak mencapai 12,6 persen atau Rp243,8 triliun, dengan pertumbuhan yang signifikan sebesar 21,1 persen yoy.

Namun, penerimaan dari PPh Badan yang berkontribusi sebesar 17,4 persen, tercatat hanya Rp335,8 triliun, mengalami penurunan -18,1 persen secara tahunan. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan profitabilitas perusahaan yang dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas, terutama di sektor pertambangan.