Beras Bulog Kena Biaya Demurrage, Ini Penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, demurrage merupakan hal yang lazim dalam kegiatan ekspor impor.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan bongkar muat dan itu lumrah terjadi. Sehingga bisa diperhitungkan secara business to business (B2B).

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menambahkan, demurrage itu adalah biaya yang timbul karena keterlambatan bongkar muat di pelabuhan.

"Ini adalah hal yang biasa. Jadi misalnya dijadwalkan (bongkar muat) 5 hari, jadi 7 hari. Mungkin karena hujan, mungkin karena di pelabuhan itu penuh dan sebagainya," sebut Bayu.

Lebih dalam Bayu menjelaskan, Demurrage itu biaya yang menjadi bagian dari biaya yang harus sudah diperhitungkan di dalam kegiatan ekspor impor.

Untuk biaya demurrage sendiri, Bayu mengaku masih mengkalkulasi berbagai perhitungan termasuk negosiasi.

“Jadi angka akhirnya belum selesai, tetapi perkiraannya kalau dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor, mungkin Insya Allah tidak lebih dari 3 persen," terang Bayu.

Ditemui usai rapat, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi kembali menegaskan posisi Badan Pangan Nasional adalah pihak yang menugaskan Bulog.

“Ini murni impor. Makanya tadi dalam rapat Komisi IV, saya persilakan Dirut Bulog untuk menjelaskan karena yang paling mengerti ya direksi Bulog gitu," terang dia.

Lebih lanjut, Arief memberi kepastian total stok beras yang dikelola Bulog berada dalam posisi yang aman dan mencukupi.

Dengan total saat ini 1,7 juta ton dan akan terus bertambah seiring penyerapan produksi dalam negeri, Arief meyakini seluruh program intervensi pemerintah bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.