Berikan kepastian fiskal, CITA desak pemerintah selesaikan UU KUP
Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta agar pemerintah segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Tujuannya agar terbangun sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta agar pemerintah segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Tujuannya agar terbangun sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
Seperti diketahui, draft revisi UU KUP telah diproses di Kementerian Hukum dan HAM. Nantinya, presiden akan mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) agar draft tersebut dibahas bersama DPR.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
"Mengefektifkan akses fiskus ke perbankan dan institusi keuangan lainnya berdasarkan Perppu No 1/2017 serta implementasi IT-based Tax Administration secara menyeluruh, termasuk penerapan Compliance Risk Management," ujarnya dalam Diskusi Publik di Tjikini Lima Cafe, Jakarta, Selasa (22/8).
Menurutnya, penyelesaian revisi UU KUP ini akan efektif untuk kerja sama multilateral maupun untuk mendukung sistem keterbukaan perpajakan (AEoI), guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen sesuai dengan RAPBN 2018.
Selain itu, dia juga meminta agar Direktorat Jenderal Pajak bisa mendorong penyederhanaan proses perpajakan yang termasuk pelaporan, pembayaran, penyelesaian pemeriksaan, dan sengketa perpajakan untuk meningkatkan pengawasan di lapangan.
"Dalam rangka ekstensifikasi perpajakan dengan indikator capaian yang terukur, agar tercipta keadilan dan partisipasi yang maksimal," tegasnya.
Baca juga:
Imbas Tax Amnesty, CITA optimistis target pajak 2018 tercapai
Pemerintah segera tentukan pungutan pajak e-ecommerce
Jaringan 3 jam mati, layanan bayar pajak kendaraan sempat terganggu
Target pajak 2018 tinggi, KEIN khawatir bikin tak nyaman pengusaha
Tahun depan, Sri Mulyani pastikan tetap gigih kejar pajak masyarakat
Patok pendapatan 2018 Rp 1.878 T, ini pos incaran pemasukan Jokowi
Bos Kadin minta PPN dihapus guna dongkrak daya beli masyarakat RI