BI Akui Rupiah Digital Punya Risiko yang Sama dengan Kripto
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, transaksi rupiah digital memiliki risiko yang sama dengan kripto terhadap perekonomian. Sehingga hal ini akan dibahas bersama dengan negara kawasan regional dalam pertemuan ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors (AFMGM).
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan, transaksi rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) memiliki risiko yang sama dengan kripto terhadap perekonomian. Sehingga hal ini akan dibahas bersama dengan negara kawasan regional dalam pertemuan ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors (AFMGM) di Bali pekan ini.
"Kita akan membahas risiko dan implikasi (aset kripto) terutama makro impact financial impact-nya. (Sebab kami) bersama meyakini ada risiko," kata Dody di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali, dikutip Selasa (28/3).
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa itu Rupiah Digital? Rupiah Digital merupakan uang Rupiah yang memiliki format digital.
-
Siapa yang menerbitkan Rupiah Digital? Rupiah Digital hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia.
-
Bagaimana proses pengembangan Rupiah Digital dilakukan? Langkah awal pengembangan Rupiah Digital BI melalui Proyek Garuda adalah dengan menerbitkan White Paper sebagai komunikasi kepada publik terhadap rencana pengembangan Rupiah Digital.
-
Siapa yang mendorong kerja sama dengan Bank Sentral Spanyol mengenai mata uang digital? Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin mendorong kerja sama antar bank sentral dalam mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC).
-
Apa yang ingin didalami DPR dari Bank Sentral Spanyol terkait mata uang digital? Puteri juga menyampaikan perkembangan terkini terkait pengembangan rupiah digital di Indonesia. “Awal Maret kemarin, Bank Indonesia juga masih dalam tahap memilih teknologi yang akan digunakan untuk implementasi rupiah digital dan memfinalisasi proof of concept tahap pertama. Selain itu, Bank Indonesia juga masih melakukan piloting dan simulasi terhadap penerapan rupiah digital secara internal. Untuk itu, kami harap terjalin kerjasama antar bank sentral dalam mengkaji kelayakan penerapan mata uang digital,” ucap Puteri.
Dody menjelaskan transaksi kripto memiliki risiko terhadap penerbitan rupiah digital. Tak hanya itu, rupiah digital yang diterbitkan juga akan memberikan dampak pada aliran modal karena volatilitasnya menjadi lebih cepat.
"Ini digital currency, CBDB (rupiah digital) pun yang dikeluarkan bank sentral akan berpengaruh dan berdampak ke aliran modal," kata dia.
Menurutnya, bank sentral harus kembali meninjau ulang dampaknya terhadap ekonomi makro ketika terjadi volatilitas yang tinggi dalam penggunaan rupiah digital. Mengingat secara bentuk sulit untuk dikontrol bank sentral dalam konteks perdagangan. Apalagi hal ini bisa berdampak langsung terhadap tingkat inflasi.
"Kalau sulit kita kontrol, sulit mengontrol barang dan jasa, karena penggunaan mata uang digital, ujungnya pada inflasi," kata Dody.
Untuk itu, transaksi aset kripto dan penerbitan rupiah digital harus dilihat secara keseluruhan. Utamanya terhadap dampak ekonomi makro yang tidak hanya di regional ASEAN, tapi seluruh negara di dunia.
Menurutnya, salah satu hal yang tersulit dalam mengawasi transaksi aset kripto maupun CBDC adalah mengenai kesenjangan data. Sebab aset kripto tidak bisa diawasi secara langsung oleh bank sentral, sedangkan rupiah digital mendapat pengawasan penuh. Sehingga, cara memitigasi terhadap kedua transaksi ini akan menjadi tantangan.
"Paling sulit adalah data gap bisa kita peroleh atau tidak karena kebijakannya yang akan kita keluarkan untuk kripto maupun CBDC yang akan kita lakukan. Kalau data gap-nya muncul, itu yang menyulitkan otoritas," paparnya.
Untuk itu isu yang dibahas dalam AFMGM pekan ini pada data gap initiative dan masalah digital yang tidak mudah didapat karena ini merupakan buah dari perkembangan teknologi. Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia akan membahas masalah kripto dan rupiah digital agar bisa mendapatkan pemahaman bersama, untuk bisa memitigasinya dengan tepat.
"Di ASEAN ini akan membahas kripto ini dan kembali ke masing-masing negara dan punya pemahaman, impact yang harus kita antisipasi. Dan BIS (Bank for International Settlements) punya aturan untuk kripto dan akan jadi referensi di masing-masing negara)," jelas Dody.
Baca juga:
Survei: Nasabah Butuh Kemudahan Fitur Super App Perbankan
Banyak Uang Palsu Beredar, Somalia Kebut Transaksi Digital
Dukung Penetrasi Digital, UMKM Butuh Perangkat Kerja Memadai
Penerapan Sistem Elektronik & Digitalisasi Bisa Tambah Pendapatan Daerah, Ini Caranya
Pemanfaatan Digitalisasi Meningkat, 82 Persen Warga Medan Telah Melek Internet
SILO Dorong Peningkatan Layanan Rumah Sakit Melalui Aplikasi Digital MySiloam