BI Bakal Terbitkan Rupiah Digital, Apa Bedanya dengan Cryptocurrency?
CBDC atau mata uang digital ini tidak sama dengan konsep cryptocurrency yang selama ini banyak dikenal masyarakat. Hal ini dikarenakan CBDC diterbitkan dan dikelola langsung oleh pemerintah, dalam hal ini bank sentral.
Bank Indonesia (BI) tengah menguji rencana penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) untuk mendorong digitalisasi ekonomi.
CBDC atau mata uang digital ini tidak sama dengan konsep cryptocurrency yang selama ini banyak dikenal masyarakat. Hal ini dikarenakan CBDC diterbitkan dan dikelola langsung oleh pemerintah, dalam hal ini bank sentral.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa penghargaan yang diraih Bank Jatim? Kali ini, bankjatim berhasil mendapat penghargaan gold rank dalam The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023.
-
Bagaimana redenominasi rupiah dilakukan di Indonesia? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
-
Bagaimana Bank Indonesia memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah tetap berjalan? Bank Indonesia pun memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah atau Rp1.000 ke Rp1 masih terus berjalan. Bahkan, Bank Indonesia sudah siap dengan skenario dalam penerapan redenominasi rupiah ini.
"Uang kertas itu adalah tagihan atas bawah, di mana kita serahkan ke siapa saja, itu akan menjadi milik mereka. CBDC ini berarti mengubah konsep tagihan itu ke ranah digital, di KUH Perdata itu belum ada konsepnya," ujar Senior Partner UMBRA Putu Raditya Nugraha dalam diskusi virtual, Senin (12/4).
Lanjut Putu, cryptocurrency di Indonesia dinilai sebagai komoditas karena hanya ada 1 mata uang di Indonesia, yaitu Rupiah. Sedangkan CBDC adalah Rupiah digital, sehingga posisinya tidak sama dengan cryptocurrency.
"Nilai cryptocurrency juga timbul akibat kepercayaan dari masyarakat terhadap nilai tersebut," katanya.
Demikian pula jika dibandingkan dengan e-money yang merupakan dompet digital yang dikelola oleh e-money operator dan harus diisi dengan saldo uang terlebih dahulu sebelum bisa digunakan.
"Sementara CBDC ini, ya, seluruh uang kita itu CBDC, digital, jadi itu seperti aset atau harta," ujar Putu.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)