BKN Prediksi Serapan Anggaran CPNS 2020 Capai 97 Persen
Berdasarkan Perpres 54/2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020, BKN mengalami perubahan anggaran yang semula Rp642,85 miliar menjadi Rp580,77 miliar atau berkurang sebesar Rp62,08 miliar.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana membeberkan bahwa pada awalnya anggaran BKN tahun 2020 adalah sebesar 642,85 miliar. Berdasarkan surat Kemenkeu No S/80/AG/2020, BKN mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan seleksi CPNS nasional formasi tahun 2019 sebesar Rp199,86 miliar. Sehingga pagu total BKN menjadi Rp762,72 miliar.
Berdasarkan Perpres 54/2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020, BKN mengalami perubahan anggaran yang semula Rp642,85 miliar menjadi Rp580,77 miliar atau berkurang sebesar Rp62,08 miliar.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana untuk memberantas KKN di Indonesia? Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang menurut Ganjar Pranowo menjadi salah satu bukti bahwa KKN masih terjadi di Indonesia? “Kemarin di Kendari, bapak ibu ada yang bertanya kepada saya, pada saat beliau bertanya 'Pak sikat KKN', wah sesuatu yang ternyata memang dirasakan oleh masyarakat."
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Kenapa BBNKB II dan pajak progresif dihapus di beberapa provinsi? Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dan pajak progresif akan dihapus di beberapa provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 74.
"Sehingga pagu anggaran BKN 2020 setelah ditambah anggaran seleksi CPNS 2019 dan adanya perubahan postur anggaran adalah sebesar 700,64 miliar," kata Bima dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Selasa (23/6).
Pagu anggaran tersebut terbagi atas program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp487,11 miliar yang sudah terealisasi 37,26 persen senilai Rp181,47 miliar. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKN sebesar Rp23,72 miliar dengan realisasi 60,72 persen atau 14,40 miliar, dan program penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara sebesar Rp189,80 miliar yang terealisasi 28,56 persen atau Rp50,41 miliar.
"Untuk program penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara, realisasi masih sebesar 26,56 persen karena seleksi CPNS nasional tahun 2019 masih belum selesai dilaksanakan," jelas dia.
"Anggaran kegiatan seleksi CPNS nasional tahun anggaran 2019 sebesar Rp119 miliar digunakan untuk persiapan seleksi pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar (SKD), pelaksanaan ujian seleksi kompetensi bidang (SKB), dan penetapan NIP," imbuh Bima.
Dalam pelaksanaan ujian SKD dan SKB ini, kata Bima, BKN menyiapkan server dan biaya perjalanan dinas untuk para petugas seleksi CPNS. adapun realisasi anggaran BKN 2020 diprediksi tetap di kisaran 97 persen, sama dengan 2019.
"Dengan catatan bahwa gaji ke-13, tukin ke-13 dan 14 tetap diberikan karena belanja pegawai saat ini untuk jabatan pimpinan ini THR nya tidak diberikan, dan untuk gaji ke-13nya belum ada kepastian dari pemerintah," ujar Bima.
Sebelumnya, pada 2019 BKN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp633,6 miliar dengan realisasi untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKN dapat direalisasikan sebesar 97,19 persen atau 458,09 miliar,
Kemudian realisasi program penyelenggaraan sarana dan prasarana aparatur BKN sebesar 9,23 persen atau 40,31 miliar, dan program penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara yang terealisasi 95,59 persen atau 115,73 miliar. "Sehingga realisasi anggaran BKN tahun 2019 total seluruhnya adalah 97,02 persen," jelas dia.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)