Bos BKPM Klaim UU Cipta Kerja Tutup Potensi Korupsi di Perizinan Usaha
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan menutup celah praktik korupsi, khususnya terkait pengurusan perizinan usaha.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan menutup celah praktik korupsi, khususnya terkait pengurusan perizinan usaha.
"UU (Cipta Kerja) ini adalah memangkas berbagai macam regulasi yang tumpang tindih untuk di simplifikasi, kemudian di buat transparansi lewat elektronik. Jadi dengan UU ini ga ada lagi sogok menyogok. Ini jujur aja," ujar Bahlil yang juga mantan Ketua umum HIPMI melalui Youtube BKPM, Rabu (4/11).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan kasus korupsi Bantuan Presiden terjadi? Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020," tambah Tessa.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
Menurutnya, melalui UU Cipta Kerja proses perizinan berusaha dipastikan akan menjadi lebih mudah. Misalnya pelaku bisnis UMKM hanya perlu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), sehingga bisa diurus secara online.
"Sebelumnya izin belum baik, harus pengusaha ketemu pejabat deal-dealan dulu. InsyaAllah dengan UU ini maka semua berbasis elektronik dan OSS. Maka dengan kemudahan ini maka investasi bisa masuk," paparnya.
Oleh karena itu, dia optimis realisasi investasi Indonesia kedepannya akan lebih meningkat pesat. Menyusul segera berlakunya regulasi yang bersifat ramah bagi pelaku usaha di dalam negeri.
"Karena pengusaha cuma butuh empat hal. Yakni kepastian, kemudahan, keterbukaan dan kecepatan untuk berusaha," tandasnya.
Pengesahan Dinilai Tertutup
Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Susanto Triyogo mengkritisi proses penyusunan hingga pengesahan UU kontroversial itu yang dinilai tertutup. Sehingga dinilai menciderai prinsip demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi oleh Indonesia.
"Kita melihat UU (Cipta Kerja) ini disembunyikan baik itu dalam konteks kemudian bagaiamana pekerjaannya, pembahasannya, sampai kemudian kita lihat penandatanganannya dari DPR sampai kemudian presiden (Jokowi) tandatangani di pukul yang cukup malam ketika itu. Kita sangat sayangkan dalam konteks demokrasi ini menjadi hal yang menciderai demokrasi," tegasnya.
Alhasil, pihak menaruh mosi tidak percaya akan efektivitas UU Cipta Kerja terhadap peningkatan realisasi investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Sebagaimana yang kerap digabungkan oleh pemerintah dalam berbagai kesempatan.
"Dalam konteks terkait UU Ciptaker kita telah lakukan beberapa kajian legal formal apa yang disampaikan abang (Bahlil) tadi terkait investasi. Pertama coba kita soroti bagaimana di negera demokrasi yang kita junjung tinggi, kita melihat undang-undang ini disembunyikan.
"Kita lihat bagaimana ada sesuatu yang hidden agenda. Sehingga kita melihat banyak kemudian dalam hal ini, kita sangat sayangkan," terangnya.
(mdk/azz)