Bos BKPM sebut regulasi berpotensi menjadi objek korupsi
Menurutnya, negara-negara maju yang terkenal bersih korupsi regulasinya sedikit. Sementara negara-negara rawan korupsi, regulasinya berliku-liku. Untuk itu, menyederhanakan izin bisa mengurangi ruang untuk melakukan pungutan liar (pungli).
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengakui deregulasi yang gencar dilakukan pemerintah Jokowi-JK bisa memerangi korupsi. Sebab, setiap regulasi dan perizinan berpotensi menjadi objek transaksi korupsi.
Artinya jika terlalu banyak regulasi maka peluang terjadinya korupsi makin besar, karena akan ada negosiasi untuk memuluskan perizinan.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Kapan kasus korupsi Bantuan Presiden terjadi? Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020," tambah Tessa.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
"Terus terang itulah menjadi alat birokrasi namanya," kata Lembong di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).
Menurutnya, negara-negara maju yang terkenal bersih korupsi regulasinya sedikit. Sementara negara-negara rawan korupsi, regulasinya berliku-liku. Untuk itu, menyederhanakan izin bisa mengurangi ruang untuk melakukan pungutan liar (pungli).
"Perlu kita cermati ilhami jiwai benar, korelasi jumlah regulasi dengan korupsi dan semakin sedikit izin itu semakin sedikit korupsi fakta kita temukan empiris," terangnya.
Dia mencontohkan pada tiga tahun terakhir ini pemerintah telah memberlakukan proses perizinan tiga jam terhadap perusahaan. Sehingga dengan aturan tersebut dapat mencegah negosiasi antara pejabat dengan pengusaha.
"Berminggu-minggu, berbulan-bulan pejabat bertemu pelamar meminta sesuatu menegosiasi sesuatu. Sekarang bayangkan terobosan presiden izin berlakukan menjadi 3 jam apa yang mau dinego," ujar mantan Menteri Perdagangan ini.
Baca juga:
Thomas Lembong dukung Bitcoin sebagai inovasi alat pembayaran
BKPM tawarkan investasi Rp 1,2 triliun bangun lapas baru di Ciangir
Hari pertama pagelaran CJIBF raup investasi Rp 3,03 triliun
Kemensos gandeng BKPM cari dana garap program kesejahteraan sosial
BPJSTK gandeng BKPM sisir perusahaan belum patuhi kewajiban pemberian jaminan sosial