Bos BPS kesulitan minta data perusahaan kelas kakap dalam sensus
Suryamin meminta dukungan agar para pelaku usaha memberikan data dengan cepat dan benar.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin menyebut ada beberapa tantangan dalam melakukan sensus ekonomi tahun 2016 ini. Salah satunya adalah sulitnya mendapatkan data dari responden.
"Oleh karena itu dalam kesempatan ini meminta dukungan agar para pelaku usaha memberikan data cepat dan benar. Tantangan BPS juga sangat sulit menemui responden," ujar Suryamin di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Jumat (18/3).
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa tugas utama dari BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
Kesulitan data tersebut disebabkan karena beberapa perusahaan menengah ke atas sangat sulit ditemui. Namun, untuk sektor menengah ke bawah pihaknya mengaku tidak mengalami kesulitan apapun.
"Karena kita menemukan orang yang memegang data di perusahaan menengah ke atas ini harus janjian dulu. Ini yang sulit, mohon pengertiannya," kata dia.
Kendati demikian, Suryamin tetap optimis bisa menyelesaikan tantangan ini. Alasannya, dari pengalaman sebelumnya pihaknya sudah mampu mendapatkan data perusahaan dengan tepat waktu.
"Melihat pengalaman kita, jelas kita sangat optimis. Jadi sekali lagi saya tegaskan, agar petugas kami diberi kemudahan untuk melakukan sensus ini. Mohon bantuannya agar sensus ini bisa terlaksana dengan baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BPS, Suryamin menargetkan, pada sensus tahun ini akan ada 24 juta sektor usaha yang akan didata. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 10 persen dibanding 1 dasawarsa sebelumnya.
"Tahun 1996 itu 16 juta pelaku usaha yang tersensus, pada 2006 usaha dari mikro sampai yang besar terdata sebesar 22 juta. Artinya ada penambahannya 30 persen. Tahun ini diprediksi penambahannya 10 persen," kata Suryamin di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (18/3).
Jumlah tersebut akan mencakup seluruh usaha atau perusahaan yang berlokasi di tempat tetap, tidak tetap maupun keliling. Sementara untuk pelaku usaha akan mencakup pemerintah, lembaga non profit, rumah tangga dan korporasi.
"Mall, hotel, restoran itu tempat tetap, kaki lima dan pasar kaget yang tidak tetap, usaha kelilingnya ada tukang bakso dan sol sepatu. Sementara pelaku usaha pemerintah itu seperti sekolah, rumah sakit, panti sosial. Lembaga non profit mencakup tempat ibadah, organisasi sosial, dan organisasi masyarakat. Warung, pulsa telpon masuk kategori rumah dan restoran atau supermarket lebih ke perusahaan," jelas dia.
Baca juga:
BPS targetkan data 24 juta sektor usaha disensus ekonomi 2016
Sensus Ekonomi 2016, BPS gelontorkan Rp 2,4 triliun
Boikot produk Israel, pemerintah didorong berikan kepastian
BPS sebut Rupiah menguat 3 persen di Februari 2016
Februari 2016, BPS catat upah harian buruh naik 0,41 persen
Februari 2016, neraca perdagangan RI surplus USD 1,14 M
BPS sebut boikot produk Israel berdampak kecil untuk Indonesia