Bos Bulog beberkan keuntungan pemberian KUR ke pengusaha penggilingan padi
Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan, rencana pemberian KUR ini akan menguntungkan bagi berbagai pihak. Pertama, bagi Bulog hal ini akan memperbesar serapan pasokan beras.
Pemerintah menggandeng himpunan bank negara (Himbara) untuk memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi). Proses kerja sama ini masih dimatangkan, termasuk skema penyaluran KUR yang akan digunakan nantinya.
Selain melibatkan Himbara, penyaluran KUR juga melibatkan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Keterlibatan Bulog dalam hal ini, untuk menyerap hasil panen Perpadi.
-
Di mana kebakaran besar yang memicu diterapkannya kredit rumah di Jakarta? Salah satu momen penerapan kredit rumah terjadi pada 1917, setelah terjadi bencana kebakaran hebat di wilayah Kramat Kwintang.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama penerbitan Kartu Kredit Indonesia? PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) menandatangani kerja sama penerbitan kartu kredit pemerintah domestik (KKPD) atau yang saat ini disebut dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah.
-
Bagaimana sistem cicilan kredit rumah di Jakarta pada zaman Belanda? Tetapi korban kebakaran harus menunggu selama 10 sampai 15 tahun,” tulis Candrian di videonya Setelah mengikuti program ini, warga yang mendaftar kemudian akan diarahkan untuk memilih jenis rumah yang akan ditempati.Dari surat kabar yang beredar di masa itu yakni Locale Techniek, ada beberapa jenis rumah yang ditawarkan.
-
Kapan kredit rumah pertama kali diterapkan di Jakarta? Salah satu momen penerapan kredit rumah terjadi pada 1917, setelah terjadi bencana kebakaran hebat di wilayah Kramat Kwintang.
-
Kenapa Sukateno menggunakan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI? Sukateno mengungkapkan, Ia mengawali usaha Trimandiri Farm dengan bermodalkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI dan hingga kini usahanya sudah berjalan selama 9 (sembilan) tahun.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan, rencana pemberian KUR ini akan menguntungkan bagi berbagai pihak. Pertama, bagi Bulog hal ini akan memperbesar serapan pasokan beras.
"Apa keuntungan nya bagi Bulog, keuntungannya Bulog dipastikan memperoleh kepastian atau tambahan pasokan melalui penggilingan kecil itu," ujar Djarot di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/4).
Pihak kedua yang diuntungkan dengan adanya pemberian KUR ini adalah petani. Sebab, petani akan memperoleh kepastian hasil panennya diserap oleh Bulog dan memperoleh harga yang sesuai.
"Kalau dari teman-teman Perpadi ikut memperbesar serapan tentu harga di petani lebih baik. Teman-teman industri penggilingan, dengan menambah kapasitas dan revitalisasi yang ada tentu output dan outside nya lebih baik," jelasnya.
Kemudian, bagi perbankan hal ini akan memperluas ruang penyaluran KUR. "Perbankan bukan diwajibkan atau menjadi ancaman. Dengan adanya itu semua kan, berarti teman perbankan membuka ruang baru utamanya bagi sektor pertanian," jelasnya.
Djarot menambahkan, skema pemberian KUR tersebut akan diselesaikan dalam seminggu ke depan. Skema ini akan dipastikan menguntungkan bagi semua pihak baik perbankan maupun Perpadi sebagai pengguna.
"Pak Menko (Darmin Nasution) janji dalam seminggu sidah disiapkan skemanya, skema yang apa? Skema yang tidak kaku. Yang bisa diterima dari sisi keamanan teman teman bank dan bisa diterima teman teman pengguna atau Perpadi," tandasnya.
Baca juga:
Menko Darmin beberkan keuntungan pengucuran KUR ke sektor penggilingan padi
Pemerintah siapkan KUR Rp 10,6 triliun khusus untuk revitalisasi penggilingan padi
Per Februari, BRI salurkan dana KUR sebesar Rp 13,8 T pada 680.000 debitur
2017, Bank Mandiri beri kredit Rp 141 T untuk proyek tol hingga pembangkit listrik
Sri Mulyani siap berikan kredit usaha mikro Rp 3,25 triliun di 2018