Beras Bulog Kena Biaya Demurrage, Ini Penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, demurrage merupakan hal yang lazim dalam kegiatan ekspor impor.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan bongkar muat dan itu lumrah terjadi. Sehingga bisa diperhitungkan secara business to business (B2B).

"Terkait demurrage nanti yang paling tepat untuk menjawab Bapak Dirut Bulog, karena demurrage itu belum selesai hitungannya, mencakup ada shipping line, ada insurance, untuk ekspor impor itu hal yang biasa,” kata Arief saat menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Jakarta, pada Kamis (20/6).

“Jadi pada saat orang mengekspor atau mengimpor, bisa karena hujan atau hal lainnya, jadi tidak bisa bongkar," terang Arief.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menambahkan, demurrage itu adalah biaya yang timbul karena keterlambatan bongkar muat di pelabuhan.

"Ini adalah hal yang biasa. Jadi misalnya dijadwalkan (bongkar muat) 5 hari, jadi 7 hari. Mungkin karena hujan, mungkin karena di pelabuhan itu penuh dan sebagainya," sebut Bayu.

Lebih dalam Bayu menjelaskan, Demurrage itu biaya yang menjadi bagian dari biaya yang harus sudah diperhitungkan di dalam kegiatan ekspor impor.

“Berapa persisnya? Itu masih terus diperhitungkan, karena ada negosiasi, misalnya mana yang bisa dicover insurance, mana yang tidak, mana yang jadi tanggung jawab shipping,” terang Bayu.

“Jadi adanya biaya demurrage itu adalah hal yang bisa dikatakan menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor impor," sambungnya.

Bayu menegaskan, pihaknya selalu berusaha untuk meminimumkan biaya demurrage.

Untuk biaya demurrage sendiri, Bayu mengaku masih mengkalkulasi berbagai perhitungan termasuk negosiasi.

“Jadi angka akhirnya belum selesai, tetapi perkiraannya kalau dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor, mungkin Insya Allah tidak lebih dari 3 persen," terang Bayu.

Ditemui usai rapat, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi kembali menegaskan posisi Badan Pangan Nasional adalah pihak yang menugaskan Bulog.

"Demurrage itu hal yang biasa. Itu tinggal dilihat, apakah karena hujan, dia yang tadinya harusnya 6 hari, jadi bisa 7 atau 8 hari. Itu hal biasa dalam business to business seperti biasanya," jelas Arief.

Arief kembali menjelaskan, Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog untuk proses ekspor atau impor. sesuai hasil ratas.

Kemudian Bulog itu kan melakukan B2B. Bulog melakukan order, impor, termasuk distribusi.

“Ini murni impor. Makanya tadi dalam rapat Komisi IV, saya persilakan Dirut Bulog untuk menjelaskan karena yang paling mengerti ya direksi Bulog gitu," terang dia.

Lebih lanjut, Arief memberi kepastian total stok beras yang dikelola Bulog berada dalam posisi yang aman dan mencukupi.

Dengan total saat ini 1,7 juta ton dan akan terus bertambah seiring penyerapan produksi dalam negeri, Arief meyakini seluruh program intervensi pemerintah bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Arief, sampai pertengahan Juni 2024, Bulog konsisten menyerap produksi dalam negeri dan totalnya sudah hampir 700 ribu ton.

Bulog juga bergerak melakukan berbagai program yang menurutnya sudah on the track.

“Ada program Jemput Gabah, program Mitra Petani, dan program Makmur,” ujar Arief.

Dengan ini, katanya, terlihat pemerintah sangat fokus dalam memperkuat stok. Terutama untuk menabung beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah.