Bos Freeport buka pintu jika BPK berniat audit
Bekas petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) ini berjanji, Freeport bakal lebih transparan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menuturkan, selama ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak melakukan audit pada PT Freeport Indonesia lantaran perusahaan tambang emas itu tidak melakukan kesalahan. Padahal, terbuka kemungkinan BPK mengaudit Freeport lantaran pemerintah punya saham di perusahaan itu.
Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menegaskan, pihaknya bakal membuka lebar-lebar pintu perusahaannya jika BPK berencana melakukan audit. Dia setuju bila lembaga pemeriksa keuangan itu melihat Freeport lebih dalam.
-
Dimana Smelter Freeport yang akan mengolah tembaga dan emas di Indonesia? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Apa yang akan dihasilkan dari beroperasinya Smelter Freeport di Gresik? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Kapan Smelter Freeport di Gresik ditargetkan mulai beroperasi? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Siapa yang akan direkrut untuk bekerja di Smelter Freeport di Gresik? Dia menuturkan industri pengolahan tembaga ini nantinya akan merekrut 20 ribu anak-anak muda Indonesia untuk bekerja .
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
"Kita tidak pernah lepas dari BPK. BPK masuk ke kita," tegas Maroef di Jakarta, Selasa (27/1).
Bekas petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) ini berjanji, Freeport bakal lebih transparan. Terlebih pihaknya baru memperpanjang amandemen kontrak renegosiasi. "Transparan kita sekarang," terangnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), R Sukhyar menegaskan, meski Freeport perusahaan asal Amerika Serikat (AS) dan telah memiliki audit independen, opsi agar BPK bisa melakukan hal serupa sangat mungkin dijalankan.
"Pemerintah kan punya saham di Freeport. BPK bisa masuk (untuk audit)," kata Sukhyar di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).
Menurut Sukhyar, selama ini BPK tidak melakukan audit lantaran Freeport tidak melakukan kesalahan apapun. "Kesalahan Freeport apa mesti diaudit. Kalau untuk transparansi boleh saja dilakukan," ujarnya.
Terkait kemungkinan ini, Menteri ESDM Sudirman Said belum bisa memastikan apakah Freeport akan diaudit BPK atau tidak.
"Spirit pada MOU tahap dua adalah kami ingin lebih mendorong ada transparansi, kontribusi yang lebih, yang begitu-begitu yang ingin kami dorong," tegasnya
(mdk/noe)