Bos Kadin Minta Pemerintah Tunda Terapkan Revisi DNI
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani memahami jika paket kebijakan ini memiliki tujuan yang baik. Namun, sayangnya kalangan pengusaha tidak dilibatkan sama sekali dalam penyusunan kebijakan relaksasi DNI tersebut.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menunda kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid XVI ini dinilai minim sosialisasi sehingga berpotensi menimbulkan kerancuan di kalangan dunia usaha.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani memahami jika paket kebijakan ini memiliki tujuan yang baik. Namun, sayangnya kalangan pengusaha tidak dilibatkan sama sekali dalam penyusunan kebijakan relaksasi DNI tersebut.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di era Soekarno? Dalam buku berjudul 'Jakarta 1950-1970', seorang dokter bernama Firman Lubis mengutarakan kondisi ekonomi Indonesia saat itu amat kacau. "Inflasi melangit dan menyebabkan nilai rupiah merosot tajam dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai gambaran, ongkos naik bus umum yang pada tahun 1962 masih Rp1 berubah menjadi Rp1000 pada tahun 65,"
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Mengapa budidaya kakao penting bagi ekonomi Indonesia? Budidaya kakao merupakan salah satu sektor pertanian yang memiliki potensi ekonomi tinggi, khususnya di negara-negara tropis seperti Indonesia. Kakao, bahan utama pembuatan cokelat, memiliki permintaan yang stabil di pasar internasional, menjadikannya komoditas yang berharga bagi petani.
"Kita mencoba mengerti pemerintah melakukan ini untuk mengurangi CAD, menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi dalam paket kebijakan ekonomi terkait devisa hasil ekspor (DHE) kita sangat dilibatkan, kita bicara beberapa kali dilibatkan. Yang tax holiday pun sama. Tetapi yang relaksasi DNI ini benar-benar kita tidak diikutsertakan atau dikonsultasikan. Padahal ini dibuat untuk dunia usaha," ujar dia di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (21/11).
Akibat tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan DNI, lanjut Rosan, para pengusaha saat ini kebingungan apakah kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi dunia usaha, atau justru sebaliknya. Sebab, di kalangan pelaku usaha sendiri saat ini mempunyai persepsi yang berbeda terkait implementasi dari kebijakan tersebut nantinya.
"Karena kita tidak dikonsultasikan, jadi kita tidak mengerti secara komprehensif. Saya meeting tadi dengan pengusaha saja pengertiannya berbeda-beda. Apakah yang dibuka 54 atau 25, atau hanya 25 yang 100 persen. Ada yang bilang ini mengancam UMKM, ada yang bilang tidak karena ada UU UMKM sehingga diproteksi. Jadi ketidakjelasan ini masih tinggi," ungkap dia.
Oleh sebab itu, kata Rosan, dari pada kebijakan ini menjadi polemik dan justru merugikan dunia usaha, maka pemerintah diminta untuk menunda dulu pemberlakuan relaksasi DNI. Penundaan ini sampai para pengusaha diajak bicara dan mengerti secara detail kebijakan tersebut.
"Oleh sebab itu, kami meminta ini ditunda dulu. Ini kan sosialisasinya kurang bagus. Tadi saya sudah rapat dengan para pengusaha dan besok saya akan undang asosiasi untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Kasih kesempatan kita memberikan masukan, supaya kalau kebijakan ini perlu disempurnakan, ya bersama-sama kita sempurnakan. Kita sayangkan kita tidak diajak bicara dulu, padahal paket kebijakan sebelumnya kita selalu diikutsertakan," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kadin Harap Implementasi DNI Hasil Revisi Ditunda, Ini Alasannya
Presiden Jokowi Minta Aturan Pajak Dievaluasi Berkala Agar Investasi RI Tetap 'Seksi'
Prabowo Soal Penguasaan Asing Saat DNI Direvisi: Apa yang Tersisa Buat Indonesia?
Mengupas Beberapa Sektor Industri yang Bisa Dikuasai Asing
25 Sektor Usaha Bisa dikuasai Asing, Ini Detailnya