BPH Migas Beberkan Ragam Praktik Kecurangan Penyebab Solar Langka
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap sejumlah praktik kecurangan penyebab kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Antara lain pengoplosan, penimbunan, hingga subsidi tidak tepat sasaran.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap sejumlah praktik kecurangan penyebab kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Antara lain pengoplosan, penimbunan, hingga subsidi tidak tepat sasaran.
Kepala Erika Retnowati menyatakan, temuan praktik pengoplosan solar bersubsidi terjadi di Muara Enim, Sumatera Selatan pada 11 Maret 2022. Saat itu, BPH Migas bersama Polri berhasil mengamankan barang bukti 108 ton BBM oplosan jenis solar.
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Apa saja yang dilakukan BPH Migas untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan BBM subsidi? Di samping itu, dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan BBM subsidi dan kompensasi, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan BPH Migas terkait penyaluran BBM bersubsidi? "Penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Ingatlah bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat banyak," tegas Halim.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Kenapa BPH Migas menekankan pentingnya pengawasan pada penyaluran BBM bersubsidi? Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) merupakan isu strategis, terutama dalam menjaga ketersediaan energi di masyarakat. Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
"Untuk oplosan di Muara Enim, kami temukan barang bukti sebanyak 108 ton yang di gudang untuk siap didistribusikan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (29/3).
Sementara itu, praktik penimbunan solar bersubsidi marak terjadi di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Adapun modus yang digunakan ialah pembelian dengan menggunakan jerigen minyak untuk ditampung ke gudang khusus.
"Kemudian jerigen di bawah ke satu tempat di Eretan (wilayah Indramayu)," bebernya.
Selain itu, BPH Migas juga menemukan praktik modifikasi tangki kendaraan pengguna bbm solar bersubsidi. Praktik curang ini marak terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat, seperti Sumedang dan Purwakarta.
Selanjutnya, BPH Migas juga menemukan praktik pembelian solar subsidi tidak sesuai peruntukkan, yakni digunakan untuk kepentingan industri pertambangan dan perkebunan. "Dari hasil pengawasan kami melihat banyak truk tambang dan perkebunan banyak mengantre di SPBU. Antrean terbenyak di perkebunan dan pertambangan," tutupnya.
Baca juga:
Pertamina Jamin Stok Solar Bersubsidi Cukup untuk 20 Hari
Kelangkaan Solar Subsidi Diduga Akibat Pertamina Kurangi Pasokan
Kurangi Antrean di SPBU, Dirut Pertamina Janji Suplai Solar Meski Sudah Lebihi Kuota
Dirut Pertamina Buka-bukaan soal Penyebab Kelangkaan Solar
Stok Aman, Pertamina Pastikan Tak Ada Kelangkaan Solar di Bogor
Solar Langka, Antrean Truk di SPBU Bengkulu Capai Ratusan Meter