BPK sebut pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat
Alasannya, negara adalah milik rakyat.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan pemerintah atau negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Alasannya, negara adalah milik rakyat.
"Negara ini kan tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Secara institusi negara tidak bisa berbisnis dengan rakyat," ujar dia dalam diskusi terbuka "Pengelolaan Uang Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat," di Kampus Universitas Pancasila, Jakarta, Kamis (17/12).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Rumah BUMN BRI Yogyakarta berdiri? Rumah BUMN BRI tersebut sudah berdiri sejak 2017 dan tercatat sudah ada ribuan pelaku UMKM di wilayah tersebut yang dibina dengan berbagai pelatihan maupun pendampingan agar mampu konsisten meningkatkan kapabilitas usahanya.
-
Bagaimana BUMN mendorong kebangkitan pariwisata di Indonesia melalui KEK Sanur? Dirinya menambahkan, KEK Sanur menjadi tonggak sejarah dan milestone bagi destinasi wisata berkelanjutan bertaraf internasional yang dapat mendorong kebangkitan ekosistem pariwisata dan perekonomian di Indonesia.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
Menurut Achsanul, satu-satunya cara untuk bisa melakukan bisnis dengan rakyat, negara harus membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang nantinya bisa dikelola oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.
"Kalau negara berbisnis dengan rakyat maka dibentuklah BUMN. Artinya BUMN ini bisa berbisnis dengan siapapun. Berbisnis dengan rakyat, mengelola sumber daya alam, dan sebagainya untuk kepentingan rakyat," kata dia.
Achsanul menambahkan presiden telah memberi mandat kepada kementerian terkait untuk mengelola BUMN, baik secara aset, harta, dan sebagainya.
Menurut dia, Hal-hal seperti ini yang harus dipahami, bahwa bisnis BUMN itu adalah bisnis untuk kepentingan rakyat.
"Maka saya mengatakan bisnis BUMN ini adalah Indonesia Incorporated. Sebuah negara (Indonesia Incorporated) yang memiliki aset Rp 4.500 Triliun untuk aset BUMN," pungkas dia.
Baca juga:
Bos bank BUMN minta BI tak latah ikut naikkan suku bunga acuan
Jadi agen pembangunan, BUMN perhatikan pemerataan kesejahteraan
Lakukan kajian harga, BUMN siap ambil saham Freeport
Sumbangan BUMN minim, keuangan negara di 2016 mengkhawatirkan
Salurkan APBN lebih cepat, Kemenkeu gandeng 4 bank BUMN
TNI bakal ganti Tank Saladin dengan Badak buatan Pindad
2015, ESDM yakin tembus target kontrak jual-beli listrik 10 ribu MW